batampos.co.id – Komisi VI DPR RI mendukung dibukanya kran impor beras. Impor beras harus dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kepastian cadangan beras pemerintah pada rangka yang aman.
“Sehingga tidak lagi dipermaikan spekulan. Saya dengar saat ini banyak ibu-ibu rumah tangga termasuk istri saya sendiri mengeluhkan sulitnya mencari beras di pasar,” kata Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno usai meninjau Mall Pelayanan Publik (MPP), Kamis (8/2).
Saat ini kata Teguh, kenyataan di lapangan mengatakan sebaliknya. Beras saat ini sulit didapat dan harganya cukup tinggi.
“Saya tahu betul dengan impor beras ini KPK juga sekarang sudah turun tangan untuk memastikan impor beras ini bukanlah permaian para pemburu rente,” katanya.
Teguh juga memaparkan faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya impor beras adalah ketidaksinkronan antara data produksi dan data suplai. Selama ini Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selalu mengklaim bahwa Indonesia sudah bisa melakukan swasembada.
Namun kenyataannya di bahan dasar nasi itu justru kerap kosong di pasar-pasar dan menyebabkan harganya menjadi relatif fluktuatif. “Ditengah situasi seperti ini Kementerian Pertanian mengambil inisiatif untuk melakukan impor beras,” katanya.
Teguh mengatakan beras merupakan komunitas strategis, karena permasalahan tersebut pemimpin sebelumnya lengser dari kursinya. Makanya saat ini Presiden Joko Widodo tidak mau mengambil resiko apabila terjadi kelangkaan beras di pasar karena sangat berbahaya terhadap kestabilan politik.
Teguh menambahkan perhatian saat ini terfokus kepada para petani lokal yang akan panen raya pada Februari dan Maret mendatang. “Panen raya produksi petani akan tetap diserap, ada atau tidak ada impor beras,” katanya.
Sedangkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam Zarefriadi berharap Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan beras impor dikarenakan harga komoditas tersebut di kota industri itu masih sangat tinggi.
“Kita berharap adalah yang dikirim ke sini (Kota Batam),” kata Zarefriadi, di Batam, Kamis. Menurutnya hingga saat ini pihaknya bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre Batam masih melakukan operasi pasar guna menekan harga beras di pasar.
Zarefriadi menambahkan kebutuhan beras di Kota Batam mencapai 10 ribu ton per bulan. Operasi pasar seharusnya sudah berakhir pada akhir Januari kemarin. Namun dikarenakan harga beras yang kian melonjak dinasnya dan Bulog memutuskan untuk memperpanjang jadwal operasi pasar hingga Maret mendatang.
Menurut Zarefriadi sampai saat ini pihaknya belum mendapat informasi berapa jumlah beras impor yang akan diberikan ke Kota Batam. Dia juga memprediksi pada perayaan hari raya imlek nanti tidak ada peningkatan konsumsi beras.
Karena beras di Batam langka, maka Bulog Sub Divre Kota Batam beberapa waktu lalu memasok beras medium kepada para pedagang di pasar-pasar tradisional. Antara lain di Pasar Jodoh Kecamatan Lubuk Baja, Aviari Kecamatan Batuaji dan Sagulung Kecamatan Sagulung.
Tiga wilayah tersebut dinilai paling banyak membutuhkan pasokan beras karena jumlah penduduknya lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya. Bulog terus berkoordinasi dengan satuan tugas (Satgas) Pangan guna mengontrol harga beras khususnya di Kota Batam dan Kabupaten Karimun.
Bulog juga sudah melakukan operasi pasar cadangan beras pemerintah (OPCBP) sebanyak 144.500 kilogram. Pada Januari lalu Bolug sudah melakukan operasi pasar dengan jumlah 47.500 ton beras di Batam.(leo)