Iklan
Seorang pekerja toko kelontongan Multi Sukses di Pasar Mega Legenda sedang melayani warga yang akan membeli beras, Rabu (7/20. Harga beras ditoko tersebut berkisar 13.500 perkilo. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Badan pusat Statistk (BPS) Kepri, Panusunan Siregar mengukapkan, tingginya harga kebutuhan pokok di awal tahun 2018 ini bukan disebabkan UMK baru. Melainkan lebih disebabkan oleh masalah suplai atau pasokan yang tak mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat Batam saat ini.

Iklan

“Dulu fenomena kenaikan gaji PNS, TNI dan polri ataupun kenaikan UMK memang bisa mendorong naiknya harga-harga. Tapi dalam 10 tahun terakhir tidak lagi,” ujar Panusunan, Minggu (11/2).

Ia mengakui, dibanding tahun lalu pergerakan harga-harga kebutuhan awal tahun ini mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan inflasi.

Di Kepri sendiri, inflasi diawali dengan angka yang relatif tinggi dimana pada bulan Januari 2018 inflasi Batam mencapai 0,99 persen.

Sementara itu inflasi pada kota Tanjungpinang relatif terkendali dengan angka 0,18 persen.

Dengan demikian inflasi Kepri bertengger di angka 0,88 persen pada bulan Januari 2018. Angka ini merupakan paling tinggi dalam enam tahun terakhir.

“Dengan melihat inflasi yang relatif tinggi itu, dibutuhkan kerja keras dan cerdas untuk mengawal inflasi pada bulan-bulan selanjutnya agar target Kepri sebesar 3,5 persen tidak terlampaui,” sebut dia.

Panusunan menambahkan, ada 20 komoditi yang BPS soroti untuk dijaga kestabilan harganya.Pada umumnya adalah komiditi hasil pertanian seperti beras, telur ayam ras, daging ayam ras, bayam, kangkung, kacang panjang, cabai rawit, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, dan ikan seperti cumi, sotong, belanak.

“Seperti yang saya sampaikan pada rapat TPID lalu, 20 komiditi ini penyumbang inflasi,” tuturnya.

Salah satu penyebab kenaikan komoditi ini ialah suplay tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena memang belum ada perhatian serius dari stakeholders untuk mengawal stabilitas harga. Tetapi ada juga kelangkaan barang karena faktor alam seperti gelombang besar yang menjadikan para nelayan tidak berani melaut dan demikian juga kapal pengangkut sembako tidak berani melakukan pelayaran.

“Jadi mengenai harga ikan yang tinggi, lebih disebabkan oleh nelayan-nelayan yang tidak berani melaut sehingga stock terbatas dan dampaknya harga meroket,” paparnya.

Tapi diakuinya, jika pemerintah konsen dengan persoalan ini, maka bisa diatasi dengan cold storage. Pada saat terjadi hasil tangkapan yang melimpah, perusahaan daerah bisa membeli dan menyimpannya di cool storage itu. Ketika para nelayan tidak berani melaut maka ikan yg di cool storage bisa dilepas ke pasar.

“Sehingga harga yang dijual tetap terkendali,” lanjut Panusunan.

Dari pergerakan harga-harga itu, BPS memprediksikan inflasi triwulan
pertama akan tetap tinggi. Apalagi melihat inflasi Januari 2018 yang relatif sudah tinggi. “Mengenai prediksi, itu ranahnya BI. BPS hanya juru potret merekam fenomena yang ada. Yang jelas dengan inflasi awal tahun relatif tinggi,” terang dia.

Melihat kondisi ini sudah seharusnya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) segera duduk mendiskusikan tindakan-tindakan aksi dalam meredam inflasi pada bulan-bulan berikutnya. Ia mengakui, bila melihat pertumbuhan triwulan IV tahun lalu yang sudah membaik ada sinyal pertumbuhan 2018 akan lebih baik lagi.

“Tentunya dengan cara pertumbuhan triwulan I harus digenjot,” imbuhnya.

Panusunan mengakui jika pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi semua jenis komoditas dan cenderung mengatakan bahwa harga kebutuhan pokok itu ditentukan oleh
pasar. Namun untuk komoditas-komoditas yang diatur pemerintah seperti sembako yang sejatinya tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengontrol.

Tujuannya, agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak korban inflasi. Itulah sebabnya TPID dibentuk. “Makanya ketika harga beras bergejolak, Bulog harus segera bergegas meredamnya melalui operasi pasar.
Kemudian, intervensi itu jangan diartikan sempit seperti halnya yang diperankan oleh Bulog. Tetapi dalam hal kebijakan dan program aksi guna untuk menstabilkan harga, adalah bagian dari intervensi,” ucapnya.

Panusunan mencontohkan, ketika kita sudah tau saat musim angin utara, para nelayan tidak berani melaut karena ombak tinggi yang berujung terbatasnya pasokan ikan dan harga pun pasti meroket. Agar ini tidak boleh lagi terulang setiap musim angin utara, pemerintah melalui BUMD bisa menyediakan gudang pendingin untuk penyimpanan ikan pada saat terjadi panen raya tangkapan ikan. Lalu pada saat musim utara, stock ikan tersebut bisa dikeluarkan untuk intervensi pasar agar tidak terjadi lonjakan harga.

“BPS sifatnya menyediakan kompas dan pelita bagi pemerintah daerah agar mereka terbantu dalam melihat persoalan yang ada dan kemudian dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran,” pungkasnya. (rng)