Iklan
ilustrasi

batampos.co.id – Bulan kedua tahun ini, anggota DPRD Kota Batam memiliki jadwal yang padat plesiran ke sejumlah daerah. Komisi IV misalnya, sejak Senin (12/2) kemarin berkunjung ke Bali, medan lalu dilanjutkan ke DPRD Kabupaten Langkat. Begitu juga dengan Komisi I yang bekunjung ke Bantul, Sleman dan Binjai.

Iklan

Sesuai jadwalnya di Badan Musyawarah DPRD Batam, kunjungan kerja Komisi I dan Iv mulai Senin (12/2) sampai Kamis (15/2). Selain itu Komisi III berkunjung ke DPRD Tanjungpinang mulai, Rabu (14/2). Selanjutnya Komisi II akan mengunjungi Karimun pada Senin (19/2). Lalu kunjungan kerja Bapperda ke Bali pada (21/2).

Anggota Komisi IV DPRD Batam Riky Indrakari mengatakan, kunjungan kerja ke Bali dalam rangka Penerapan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) program pengentasan kemiskinan di Kota Denpasar. SLRT sendiri untuk menampung dan menyelesaikan segala persoalan layanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pelayanan publik satu atap diselenggarakan dengan melibatkan 5 OPD yaitu petugas Dinsos, Dinkes, Disdikpora, Disduk Capil dan Kominfo kepada warga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Kota Denpasar.
SLRT ditempatkan di kantor Dinas Sosial Kota Denpasar.

“Iya kita ke DPRD Denpasar Bali guna mempelajari SLTR,” kata Riky saat dikonfirmasi Batam pos, Selasa (13/2).

Menurut dia, Hasil pertemuan Rapar Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Dinsos bulan lalu, sudah akan mengagendakan pertemuan lintas sektor dengan lima dinas terkait.

“Termasuk juga akan mengundang seluruh camat dan lurah terkait implementasi SLRT yang sudah menjadi program nasional nantinya,” terang Riky.

Sementara itu anggota Komisi I DPRD Batam Sukaryo membenarkan jika hari ini berkunjung ken Sleman dan Bantul.

“Dua tempat kita kunjungi terkait masalah keamanan dan ketertiban umum,” tuturnya.

Selain itu ia melihat peran serta pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan Bahaya NAPZA serta toleransi beragama.

“Benar sekali. Kita apresiasi peran kesbangpolinmas, Satpol dan OPD lainnya dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Hal ini sangat bagus diterapkan di Batam, apalagi melihat masyarakat Batam yang heterogen,” bebernya.

Seperti diketahui tahun ini Pemko Batam menganggarkan Rp 10,6 miliar untuk kebutuhan kerja komisi DPRD Batam. Selain itu penyediaan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan ke luar daerah dianggarkan sebesar Rp 12,9 miliar.

“Kalau berapa kali per anggota dewan itu sekwan yang tahu, biasanya setiap anggota dewan memiliki jumlah yang berbeda. Bisa jadi dia kunjungan pansus ikut, tapi kunjungan komisi tidak,” kata Aman, anggota Komisi IV. (rng)