batampos.co.id – Sistem Online Single Submission (OSS) yang dapat semakin mempermudah pengurusan perizinan di Batam sudah rampung 70 persen. Untuk semakin meyakinkan investor asing menanamkam modalnya di Batam, BP Batam juga akan menggesa penyelesaian audit seluruh perizinan untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001 Versi 2015.
“Bersama dengan OSS yang akan mulai pada April, maka saya targetkan PTSP akan dapat sertifikat tersebut pada akhir bulan. Dan untuk mendapatkannya tidak mudah,” kata Deputi V BP Batam, Bambang Purwanto di Gedung BP Batam, Selasa (13/2).
Auditor yang mengaudit BP Batam tengah meneliti satu persatu standar operasional prosedur (SOP) perizinan di PTSP termasuk juga waktu pelayanannya.
“Kalau sudah dapat, berat itu megangnya. Jika kami dapat komplain dari masyarakat berkali-kali, maka pemberi sertifikat akan mengevaluasi kami kembali,” ungkapnya lagi.
Sertifikasi ISO 9001 Versi 2015 yang dipilih BP Batam berasal dari badan sertifikasi The United Kingdom Accreditation Service (UKAS) Inggris. Bambang mengatakan alasan BP Batam memilih UKAS karena Inggris merupakan pusat perdagangan dunia. Sangat sesuai dengan tugas BP Batam yang bertugas mendatangkan investasi.
Terpisah, Direktur PTSP BP Batam, Ady Soegiharto mengatakan pihaknya sudah mengirimkan seluruh 117 jenis perizinan ke Sekretaris Satuan Petugas (Satgas) OSS di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
“Kami sebenarnya ditargetkan dua minggu kemarin dan bisa diselesaikan. Data perizinan itu penting bagi tim teknis OSS untuk membuat database perizinan dan non perizinan di Indonesia,” ungkapnya.
Setelah itu, Satgas OSS akan melaporkan hal tersebut ke Presiden sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan bersifat ekonomis.
“Dari sisi dokumentasi dan konektivitas jaringan ke tim teknis OSS, kami sudah pas karena Batam merupakan ujung tombak,” katanya.
Secara singkat, OSS merupakan implementasi dari penerapan satu server untuk seluruh perizinan baik dari BP Batam hingga lintas instansi bahkan sampai ke pemerintah pusat.
Untuk saat ini, server tersebut masih dalam tahap pengembangan dan beralamat di Ekon.OSS.go.id. Nanti setelah selesai dan siap beroperasi, maka namanyanya akan menjadi OSS.go.id.
Ady menjelaskan selama ini birokrasi perizinan di Batam selalu menjadi momok bagi investor.
“Misalnya jika ada yang datang ke BP urus perizinan, maka nanti masukkan data ke bp.go.id. Nah mau ke Pemko urus perizinan, beda lagi. Lalu jika dia ke Papua, maka websitenya sudah beda lagi,” jelasnya.
Investor tidak menyukai hal tersebut karena secara waktu sangatlah tidak efisien.”Makanya pemerintah membuat semua dalam satu website saja,” jelasnya.
Jika si investor tengah berada di Amerika, maka tinggal mengakses OSS.go.id supaya bisa mengurus perizinan di Papua.”Si pemohon hanya tinggal memasukkan datanya dan mengurus perizinan disana tanpa perlu tahu prosesnya bagaimana,” ungkapnya.
Pemerintah juga telah mengembangkan aplikasi untuk mengakomodir OSS. Namun saat ini baru berbasis Android saja.
Lalu BP Batam juga mempercepat penyelesaian sistem yang bisa mengakomodir digital signature atau tanda tangan digital. Saat ini baru di Jakarta yang menerapkan hal tersebut.
“Di BP Batam lagi persiapkan dan kami juga masih menunggu persetujuan dari Lembaga Sandi negara,” katanya.
Kode tanda tangan digital merupakan kode enkripsi sehingga perlu proteksi dari peran Lembaga Sandi Negara agar tidak disalahgunakan di dunia maya nantinya. (leo)