ilustrasi

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam tetap melanjutkan program dana bergulir tahun ini, 2018. Program yang dicetus sejak 2001 ini hingga kini masih diminati masyarakat.

Iklan

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemko Batam Yudi Admaji menyebutkan sejak Januari hingga pertengahan Februari ini ada 25 warga yang menagjukan untuk mendapat dana tersebut.

“Yang sudah selesai diverifikasi 15 orang, nilai pinjamannya lebih kurang Rp 1 miliar,” kata Yudi.

Ia menyampaikan, sisa 10 pengajuan lagi sedang diverifikasi kelengakapan persyaratannya oleh pihak terkait dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Sambil jalan, yang duluan masuk yang dulan diproses,”ucapnya.

Mantan Camat Bengkong ini menyebutkan, bahkan pengelolaan dana bergulir tahun ini status pengelolaannya lebih mandiri dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh, dengan demikian tak akan lagi ada support dana dari pemerintah.

“Karena BLUD penuh, makanya tak ada lagi support dana dari APBD,” imbuhnya.

Untuk diketahui, dana bergulir Batam melalui perjalanan panjang. Bahkan dalam penerapan awalnya saat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PMP-KUKM) dana dari program ini macet hingga Rp 6,7 miliar. Dari jumlah tersebut Pemko Batam hanya mampu menagih Rp 200 juta, selebihnya Rp 6,5 miliar hingga kini belum jelas pengembaliannya.

Mempersoalkan hal ini, DPRD Batam bahkan akan memanggil Pemko Batam untuk dimintai penjelasan.

“Dana ini bukan hibah dan harus ditagih. Harus dipastikan semua bayar kecuali untuk alasan-alasan tertentu,” katanya anggota DPRD Batam Hendra Asman.

Sebelumnya, anggota komisi II DPRD Kota Batam, Mulia Rindo Purba mengaku kecewa karena tahun ini, tidak ada lagi program dana bergulir. Alasanya karena tingkat kredit macet yang sangat tinggi. Padahal program ini menurutnya sangat membantu masyarakat terutama pelaku usaha.

“Harusnya tidak boleh karena pihak yang macet tetapi program ini jadi dihapus tahun ini,” kata di kantornya, Selasa (13/2).

Ia mengatakan seharusnya, dana bergulir ini harus tetap dipertahankan. Masih banyak pengusaha kecil atau pedagang yang membutuhkan suntikan dana.

“Jangan karena ada beberapa oknum yang macet membayar, tetapi masyarakat atau pelaku usaha kecil yang membutuhkan yang ikut menjadi korban,” katanya. (adi)