batampos.co.id – Setelah sekian bulan, akhirnya Senin (12/2) lalu, DPRD Kepri baru menyerahkan hasil proses seleksi komisioner┬áKomisi Penyiaran dan Informasi Daerah (KPID) Kepri tersebut ke Pemprov Kepri.

“Setelah adanya surat KIP ke Pemerintah Provinsi Kepri dan DPRD Kepri, membuat DPRD seperti kebakaran jenggot. Padahal tugas dan wewenanganya hanya menyampaikan rekomendasi hasil uji kelayakan dan kepatutan ke Gubernur,” ujar Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Tanjungpinang, Endri Sanopaka, Rabu (14/2).

Melihat sikap pimpinan DPRD Kepri tersebut, Endri menilai proses seleksi KPID Kepri priode 2017-2020 sarat dengan nepotisme. Ia menduga persoalan ini, yang menyebabkan Ketua DPRD Kepri sulit untuk membuat keputusan. Akhirnya lebih memilih untuk membuat lembaga tersebut menjadi vakum.

“Sikap seperti ini, menyebabkan hilangnya legitimasi publik atas lembaga KPID. Lantaran tarik ulur yang dilakukan DPRD Kepri,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kepri, Guntur Sakti mengatakan tujuh nama hasil seleksi KPID Kepri sudah diterima Pemprov Kepri pada 12 Februari 2018 lalu. Berhubung dirinya masih diluar daerah, sehingga belum berkesempatan untuk melaporkan kepada Gubernur.

“Saat ini kami bersama Biro Hukum Pemprov Kepri sedang merancang drafting Surat Keputusan (SK) bagi komisioner terpilih. Karena setelah adanya SK tersebut baru dilakukan pelantikan,” ujar Guntur.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kepri tersebut menjelaskan, setelah adanya persetujun Gubernur nanti, pihaknya akan menyegerakan proses pelantikan. Sehingga komisioner KPID Kepri yang baru bisa langsung menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada.

“Jika memang sudah memenuhi aturan mainnya, tidak akan kita tunda-tunda lagi. Gubernur setuju, setelah itu langsung dilantik,” tutup Guntur.(jpg)

Respon Anda?

komentar