batampos.co.id – Seiring proyek pelebaran jalan tahun 2018, sejumlah halte terpaksa digeser, bahkan sebagian ada yang diprediksi akan dirobohkan. Tak hanya itu, sejumlah pelengkapan jalan seperti lampu lalulintas hingga rambu juga bakal terdampak.
“Saya sudah diintruksikan Pak Wali (Wali Kota Batam Muhammad Rudi) untuk melakukan penggeseran. Sekarang kami sedang inventarisir sekaligus penentuan titik baru,” papar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Yusfa Hendri di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (20/2) siang.
Ia menyampaikan, khusus halte, merupakan proyek lama sebelum ia ditugaskan di Dishub Batam, untuk diketahui Yusfa dilantik menjadi Kepala Dishub pada Januari 2017 lalu. Menurutnya sadar akan ada beberapa proyek pelebaran jalan tahun 2017 hingga beberapa tahun ke depan, melalui rapat bersama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rencana pembangunan 20 halte tahun 2017 dibatalkan.
“Kami kembalikan dananya, takutnya terdampak. Ke depan pembangunan pada kawasan yang sudah ditata,” imbuhnya.
Soal halte yang sudah ada, Yusfa menyampaikan persoalan penempatn halte memang hal yang dilematis dan bukan tanpa perencaaan yang matang. Pasalnya, pendirian halte yang sudah ada jika dibangun dipenghujung Right Of Way (ROW) justru akan menelan anggaran yang cukup banyak dibanding biaya pergeseran. Biaya yang ia maksud meliputi pembangunan jalan tambahan menuju akses halte.
“Misal ROWnya 50 meter selebar itulah dibangun, ini biayanya banyak. Pilihannya digeser saja, makanya sekarang beberapa tahun terkahir kontruksi halte adalah baja (besi), kalau beton memang tidak bisa (digeser),” ucapnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA) Yumasnur memastikan pergeseran bangunan di atas ROW memang bukan hanya milik swasta tapi juga sarana publik yang dikelola pemerintah. “Kami harap memang semua dibongkar, soalnya Pemko komit kembangkan kota kita ini pengembangan wisatanya bagus, intinya kami akan rapikan semua,” ucap Yumasnur.
Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi enggan berkomentar banyak terkait hal ini. Namun ia menekankan setiap kebijakan memang punya konsekuensi masing-masing. “Kalau mau kota ini cantik harus ada yang dikorban kan, kalau nggak, tidak berubah,” kata dia.
Ditanya apakah perencanaan tidak matang, Rudi menegaskan pihaknya tak memandang ke belakang. Menurutnya, sesuatu yang pasti ia telah menyampaikan hal ini kepada OPD agar terus meningkatkan koordinasi.
“Ke depan harus ktingkatkan koordinasi, bahasa kerennya seinergi. Masa sih saya harus kasih tahu terus ke mereka (OPD),” ucapnya.
Belum lama ini, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad juga memastikan pihaknya mengaku tak tinggal diam terus memperbaiki kinerja dan koordinasi antar OPD. Ia mengklaim tidak sinergi merupakan penyakit lama dan kini hal tersebut sudah berangsur hilang. “Sekarang tak ada lagi seperti itu, tak ada cerita lagi nanti halte kena pelebaran jalan, ini yang terus kami perbaiki,” kata Amsakar.
2018, Bangun 20 Halte Senilai Rp 1,2 Miliar
Ternyata, walau sempat ditunda dan uangnya dikembalikan ke kas daerah, tahun ini Pemko kembali anggarkan pembangunan halte bus transbatam. Tak tanggung, anggaran sebesar Rp 1,2 miliar dikucurkan untuk pembangunan 20 halte baru bus transbatam.
“Ya dari informasi Dinas Perhubungan satu halte senilai Rp 60 juta. Jadi total yang dianggarkan tahun ini Rp 1,2 miliar yang bersumber dari APBD Kota Batam,” kata anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Rohaizat, Selasa (20/2).
Menurut dia, untuk pemasangan halte baru akan ditentukan hari ini, Rabu (21/2). Dinas Perhubungan bersama Komisi III akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun yang pasti, lanjut dia, pemasangan halte difokuskan di dekat sekolah, kawasan ramai yang dipilih warga serta di halte-halte lama yang sempat dibongkar karena pelebaran jalan.
“Pastinya 20 titik akan ditentukan di RDP. Termasuk juga halte yang jarang dipakai akan digeser,” tutur Rohaizat.
Seperti diketahui, sampai saat ini halte bus transbatam berjumlah 33 buah. Halte terus akan ditambah seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Wali Kota Batam yang menargetkan 65 halte di kota Batam.
“Yang kita sesalkan bukan penambahan halte, tetapi bagaimana perencanaan pembangunan halte yang matang,” ucapnya.
Hal ini, kata Rohaizat, bukan tanpa sebab. Banyak halte yang baru dibangun harus dirobohkan kembali karena alasan pelebaran drainase, pelebaran jalan dan sebagainya. Sementara anggaran untuk membangun halte tersebut sangat besar.
“Di DC Mall misalnya, dibongkar, padahal baru beberapa bulan dibangun. Berapa anggaran yang mubazir,” sesalnya.
Artinya, kata Rohaizat, jika ke depan pemko kembali membangun halte, titiknya harus dipastikan tidak di lokasi yang akan dilebarkan jalan atau lokasi pelebaran drainase. “Sehingga ke depan tak lagi namanya pembongkaran,” tegas dia. (rng/adi)