F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Sudah empat tahun SDN 08 Batuaji tidak memiliki ruangan sekolah. Selama waktu itulah sekolah rintisan SDN 02 tersebut harus menumpang di sekolah lain. Bahkan, di dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, sekolah ini terpaksa harus menerapkan tiga shift.
“Ini sudah masuk tahun ke empat, SDN 08 Batuaji belum memiliki gedung sendiri. Padahal, jumlah siswa yang dimiliki sekolah ini sudah mencapai 265 orang,” sesal anggota Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari, usai Inspeksi Mendadak (Sidak) di SDN 02 Batuaji, Selasa (27/2/2018).
Menurut dia, SDN 08 ini memimjam tiga ruang kelas yang dimiliki SDN 02 Batuaji. Dua lokal dijadikan kelas dan satunya lagi dijadikan majelis guru. Bahkan, karena keterbatasan untuk murid kelas empat, pihaknya sekolah terpaksa kembali meminjam dua ruangan kelas SDN 02 Batuaji.
Ironisnya lagi, jumlah siswa per kelas yang mencapai 40 orang. Tentu, jumlah itu sangat jauh dari kata ideal dan membuat ruangan kelas menjadi padat dan tidak kondusif. “Sangat tidak efektif, apalagi sekolah yang ditumpang (SDN 02) juga menerapkan double shift,” ungkap Riky.
menyikapi hal ini, Riky mengaku akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam dan pihak sekolah. Salah satunya untuk mempertanyakan kembali kejelasan lahan bagi SDN 08 Batuaji. Sebab jika persoalan ini dibiarkan berlarut-larut, akan berimbas pada mutu dan akreditas SD 08.
“Kalau sampai tahun depan tak dapat gedung, akreditasi sekolah tak bisa diproses. Besok kita RDP, Rabu (28/2) dengan disdik,” kata Riky.
Selain itu yang jadi persoalan lainnya adalah hampir sebagian guru merupakan tenaga honorer. Mereka mengajar selama tiga shift tanpa ada penambahan insentif. Sementara peruntukan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya bisa dipuruntukan 15 perse dari dana BOS tersebut.
“Tanpa mendahului hasil rapat besok, hal ini juga akan kita cari solusi bersama,” tuturnya.
Selain itu solusi lain dari dewan ialah melakukan kordinasi dengan BP Batam terkait penyediaan lahan. Ia optimis, BP akan mengerti persoalan yang dihadapi SDN 08 dengan menghibahkan lahan bagi Pemko Batam. “BP Batam tak tertutup kok. Yang penting bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Lahan BLK saja kita minta dan mereka berikan. Bahkan BP juga memberikan ganti rugi warga disana. Artinya komunikasi,” lanjut dia.
Komunikasi inilah, kata Riky yang selama ini yang minim dilakukan pemko Batam. Sehingga ketika terbentur permasalahan lahan menjadi masalah buntu yang tak kunjung selesai. “Saya rasa BP Batam terbuka. Harus ada komunikasi. Pemko dan BP Batam harus duduk bersama,” imbuhnya.
Riky juga mmeminta agar SDN 08 Batuaji tidak membuka PPDB di tahun ini, sehingga sebelum ada kejelasan lahan, siswa tidak semakin bertumpuk.
Senada juga disampaikan Ketua Komisi IV, Djoko Mulyono. Ia mengusulkan rehabilitasi gedung SDN 002 menjadi tiga lantai seperti pembangunan SDN 009 Seibeduk. SDN 08 dan SDN 02 Batuaji dilebur menjadi satu sekolah, sehingga ketika sekolah sudah memiliki ruangan belajar yang mencukupi bisa meminimalisir double shift.
“Bisa saja direhabilitasi, makanya untuk bagaimana solusinya kita panggil disdik,” ujar Djoko. (rng)