batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta program terkait infrastruktur terutama jalan jangan dipolitisir. Ia membantah, kebijakannya tersebut mengabaikan sektor penting lain terkait masyarakat.
“Hasil hari ini biar masyarakat yang menilai, kalau tak percaya silahkan survei,” kata Rudi di depan peserta musyawarah.
Apalagi jika ada pendapat anggota DPRD Batam yang menilai Pemko Batam hanya mengurus jalan hingga meragukan fungsi kebijakan tersebut adalah hal yang salah. Bahakn ia menyinggung hal tersebut langsung di depan lima anggota DPRD Batam yang hadir saat kesempatan tersebut, seperti Aman dan Li Khai.
“Survei, bermanfaat tak untuk masyarakat jalan itu.Pernah keluar koran ada yang mau ajak berdebat apa fungsi (bangun) jalan ini. Tapi saya tidak ingin berdebat sebenarnya,” kata dia.
Namun jika dimungkinkan, ia menegaskan pihaknya tak segan-segan jika dibutuhkan untuk berdebat. Apakah kebijakan terkait infrastruktur salah atau keliru. Ia berharap program yang ia nilai punya banyak manfaat tersebut tercoreng hanya karean pendapat beberapa orang saja.
“Saya dan wakil, dua orang dan DPRD 50 orang. Kita berdebat ayo, adu argumentasi adu kecerdasan. Jadi kebijakan siapa yang salah, apakah kebijakan saya? Menurut saya tidak. Kalau tak percaya survei lah,” tegasnya.
Ia menyampaikan, sebelum mengambil keputusan mengnjot infrastruktur Batam, ia bukan tanpa pertimbangan yang matang. Bahkan ia mengaku dalam beberapa kali kesempatan ke Jakarta mempertanyakan hal ini ke Pemerintah Pusat. Dan ia klaim, usaha ini kini mulai menunjukan hasil.
“Saya tak langsung jalankan sendiri, saya bukan ahlinya. Hasilnya, buktinya hari ini dinikmati semua orang,” terangnya.
Ia mengaku dalam kebijakannya tersebut memiliki dampak seperti masyarakat yang berjualan dan mempunyai banguann di atas Right Of Way (ROW). Namun dalam penangannya ia menegaskan harus disertai solusi.
“Kami tidak tinggal diam, saya tidak akan mengeser begitu saja. Saya minta camat dan tokoh cari solusi untuk saudara kita ini,” katanya.
Sementara itu, mengenjot pembangunan infrastruktur, sektor lain tidak akan terganggu seperti anggaran untuk masyarakat miskin, pendidikan, kesehatan. Dan ia pastikan hal tersebut, justru yang ia kurangi adalah belanja pegawai.
“Uang potong perjalan dinas yang saya potong, dan itupun di Pemko Batam yang di DPRD Batam kami tidak potong,” kata Rudi di Pualu Bulun, Kecamatan Bulang.
Khusus soal pendidikan dan kesehatan ia sebut tidak ia ganggu sama sekali. “Jalan terus itu. Boleh cek buka website kami, saya tak kurangi satupun rupiah pun kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, kecuaslai yang saya sebutkan tadi (belanja pegawai),” pungkasnya. (adi)