batampos.co.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ikut berkomentar terkait rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) yang akan ditangani investor Tiongkok. Menurut Basuki, pembangunan jembatan tersebut harus melibatkan pemerintah.

Basuki menjelaskan, konsep kerja sama nantinya berupa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dengan kerja sama ini, investor tidak akan hanya fokus mencari laba dengan menerapkan tarif tol yang mahal di atas jembatan.

“Kalau ada investasi dan kerja sama dengan pemerintah, bisa diturunkan tarifnya,” kata Basuki di Hotel Aston Batam, Jumat (2/3).

Menteri mengatakan, kerja sama ini penting. Sebab tujuan utama dari pembangunan Jembatan Babin adalah untuk mendongkrak perekonomian di Batam dan Bintan, serta pulau-pulau di sekitarnya. Sehingga jika murni dikelola swasta, dikhawatirkan tujuan tersebut sulit terwujud.

Ditanya soal rencana perusahaan asal Tiongkok, China Communications Construction Company (CCCC) yang tertarik membangun Jembatan Babin, Basuki mengaku tidak terlalu mempersoalkannya. Asalkan perusahaan tersebut mau bekerja sama dengan pemerintah.

Basuki menambahkan, pemerintah membuka peluang selebar-lebarnya bagi investor asing yang ingin membantu membangun infrastruktur di dalam negeri. “Namun kami akan mencari skema yang paling menguntungkan untuk kita semua dengan sistem KPBU,” jelasnya.

Basuki kemudian mengatakan rencana pembangunan Jembatan Babin ini sudah digaungkan sejak lama. Bahkan saat ini Kementerian PUPR sudah memegang desain lama dari jembatan tersebut yang pernah disusun Badan Pengusahaan (BP) Batam. “Namun masih sebatas desain, belum ada penentuan dimana kaki-kakinya dan lain-lainnya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Basuki juga mengkritisi nilai investasi sebesar Rp 7 triliun untuk membangun Jembatan Babin, seperti yang sering digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Kepri. Menurut Basuki, nilai tersebut terlalu tinggi.

“Dalam hitungan kami mencapai Rp 4 triliun dengan total panjang jembatan mencapai 7 kilometer,” kata Basuki.

Sedangkan Deputi II BP Batam Yusmar Anggadinata mengatakan, untuk membangun Jembatan Babin sangat sulit jika hanya mengharapkan peran dari investor. “Jembatan ini sebagai pengungkit ekonomi. Investor tak akan balik modal,” jelasnya.

Ia kemudian berkomentar bahwa rencana pembangunan Jembatan Babin sangat erat kaitannya dengan kehadiran pelabuhan peti kemas di Tanjungsauh. Keduanya akan menjadi kombinasi yang akan saling mendukung satu sama lain. Apalagi rencana awal pembangunan Jembatan Babin ini akan dimulai dari Batam ke Tanjungsauh.

Angga mengatakan, mengacu pada survei, kapasitas volume kargo kontainer di Selat Malaka pada 2030 nanti akan tumbuh mencapai 143 juta TEUs. Saat ini dari pelabuhan Singapura saja sudah mencapai 32 juta TEUs, Pelabuhan Tuas sekitar 20 juta TEUs, Port Klang 20 juta TEUs, Tanjung Pelepas 20 juta TEUs, Bangkok dan Myanmar masing-masing 10 juta TEUs. Masih ada perkiraan potensi traffic sekitar 32 juta TEUs yang bisa dimanfaatkan Kepri.

“Mau tidak mau, Kepri harus membangun Pelabuhan Batuampar dan Tanjungsauh untuk menampung potensi tersebut,” ujarnya.

*Rekrut Pekerja Lokal
Sementara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kepri menyambut rencana investasi besar-besaran yang ingin dilakukan investor Tiongkok terhadap sejumlah proyek raksasa di Kepri, khususnya Jembatan Babin. Namun HIPMI mengingatkan, proyek tersebut harus melibatkan tenaga kerja lokal.

“Karena dengan demikian, maka akan secara langsung meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal,” kata Ketua HIPMI Kepri, Huzeir Zul, Jumat (2/3).

Huzeir mengingatkan agar pemerintah jangan sampai kecolongan seperti di daerah lain. Dimana banyak proyek yang didanai investor asing, sekaligus dikerjakan oleh tenaga kerja asing pula.

“Tenaga kerja lokal kita tak dapat kesempatan,” paparnya.

Secara teknis, ia menyebut tenaga kerja lokal Kepri sangat potensial karena terbiasa hidup melihat kawasan industri tumbuh berkembang. Mereka belajar dari hal tersebut. Di samping itu banyak perusahaan lokal dengan tenaga kerja muda berkualitas yang mampu menjadi subkon dari setiap proyek infrastruktur yang dibangun di Kepri.

Lebih jauh lagi, jika mampu direalisasikan, maka Jembatan Babin dapat menjadi kebanggaan masyarakat Kepri. Nilainya pasti akan bertambah karena dibangun oleh orang daerah.

“Daya beli mereka juga pasti bertambah karena mendapat pekerjaan tersebut,” jelasnya.

Ia hanya berharap pemerintah segera menyusun strategi agar pembangunan Jembatan Babin berjalan secara simultan dan seimbang antara swasta dan lokal. “Supaya tenaga kerja lokal dapat memberikan kontribusi kepada ekonomi di Kepri lewat karyanya di bidang konstruksi,” katanya. (leo)