batampos.co.id – Sejumlah pengusaha di Tianjin, Tiongkok, berencana merelokasi pabrik-pabrik mereka ke wilayah Kepri, terutama Batam. Saat ini banyak pabrik di Tianjin yang ditutup karena ketatnya aturan dan regulasi terkait kesehatan lingkungan di Negeri Tirai Bambu tersebut.
Wacana relokasi ini disampaikan kepada Penasihat Ekonomi Gubernur Kepri yang juga Wakil Ketua Kadin Indonesia bidang Pengembangan Wilayah dan Investasi, Johanes Kennedy, saat rapat di Tianjin, Kamis (1/3) lalu. Menurut Johanes, rapat tersebut dihadiri langsung oleh direktur kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ) Tianjin.
“Ini sangat luar biasa karena mereka sangat berminat untuk merelokasi sejumlah perusahaannya ke Kepri dan Batam pada khususnya,” kata Johanes.
Pria yang akrab dipanggil Jhon ini menyebut saat ini ada ribuan perusahaan di Tianjin, Tiongkok. Dan sudah sangat banyak yang terpaksa ditutup karena ribuan pabrik itu menyebabkan polusi udara yang sangat tinggi. Sehingga mereka berencana merelokasi pabrik tersebut ke wilayah Kepri.
Jhon menjelaskan, Tianjin termasuk kota terbesar di Tiongkok setelah Beijing. Tianjin adalah kota industri yang sangat padat. Menurut dia, perusahaan yang sudah ditutup tidak mungkin lagi bisa beroperasi lagi di wilayah Tiongkok.
“Makanya kita menunggu, mudah-mudahan Batam menjadi tujuan utama (relokasi) mereka,” katanya.
Bahkan Direktur FTZ Tianjin, Bao Jian, sudah menyatakan akan langsung datang ke Batam untuk melihat lokasi dan tempat untuk relokasi industri yang dimaksud. “Jadi mereka akan ke Kepri untuk menjajaki relokasi industri,” tambahnya.
Managing Director Panbil Group itu mengatakan, ada beberapa syarat yang diajukan pengusaha Tiongkok sebelum relokasi ke Batam. Salah satunya adalah kemudahan pengurusan perizinan, khususnya terkait izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Juga Batam harus melengkapi beberapa infrastruktur pendukung.
“Jadi kita harus siapkan pelabuhan mereka nantinya. Termasuk lahan karena butuh lahan yang luas. Termasuk keandalan air dan listrik,” katanya.
Setelah pertemuan dengan pejabat FTZ Tianjin, Jhon juga menggelar rapat dengan Direktur Divisi Perdagangan dan Ekonomi Tianjin, Wang Xing Chun. Dan wacana relokasi pabrik ke Batam masih menjadi pembahasan utama.
“Memang mereka sudah niat betul mau relokasi industri. Tergantung kesiapan kita,” katanya.
Sayangnya Jhon enggan mengungkap nama-nama pabrik yang berencana relokasi ke Batam itu. Menurut dia, daftar perusahaan itu akan disampaikan saat Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo berkunjung ke Tianjin, dalam waktu dekat.
“Ini sangat bagus untuk Batam dan Kepri pada umumnya,” kata Jhon.
Selain membicarakan wacana relokasi industri, nantinya gubernur dan kepala BP Batam akan menjajaki kerja sama dengan pengusaha dan pemerintah Tiongkok. Yakni terkait rencana investor Tiongkok membiayai sejumlah proyek besar di Kepri. Misalnya pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh dan proyek Jembatan Batam-Bintan.
“Kabar gembira ini harus kita sambut. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu dan berharap semua ini akan cepat terealisasi,” katanya.
Berbeda dengan Jhon, pengamat ekonomi dan kebijakan publik dari Politeknik Negeri Batam Muhammad Zainuddin mengatakan, rencana relokasi industri Tiongkok ke Batam itu bukan serta merta menjadi kabar baik. Menurut dia, pemerintah tidak boleh sembarangan menarik investasi asing.
“Di satu sisi dapat meningkatkan ekonomi, tapi pemerintah jangan sporadis memasukkan investasi,” kata Zainuddin.
Menurut Zainuddin, sejak awal Batam dicanangkan menjadi kawasan industri teknologi tinggi. Sehingga pemerintah harus tetap berada pada rencana tersebut dalam membangun Batam.
Sebab, kata Zainuddin, beberapa investasi asal Tiongkok yang akan masuk ke Batam bergerak di bidang industri plastik. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan polusi udara di Batam.
“Jika kalau mau memasukkan industri berteknologi rendah seperti plastik, mungkin perlu ditentukan zona tersendiri,” katanya.
Sementara Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo menyambut baik rencana masuknya investasi Tiongkok ke Batam. Termasuk rencana 70 investasi asal Tiongkok yang bekerja sama dengan Kadin Kepri.
“Ini kabar baik. BP Batam tak bisa kerja sendiri,” kata Lukita, belum lama ini.
Meski begitu, Lukita berjanji akan memperketat aturan terkait kesehatan lingkungan dan Amdal. BP Batam juga sudah memiliki kawasan pengelolaan limbah berbahaya untuk mengantisipasi dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Pertanyaan teman-teman sudah jadi catatan. Kami akan jaga koridornya,” janjinya.
***