batampos.co.id – Ketua Komisi III DPRD Batam, Nyanyang Haris Pratamura menilai, pengelolaan sampah menjadi energi di Batam sudah sangat mendesak. Sebab, Batam merupakan salah satu daerah terbesar soal penumpukan sampah.
“Untuk sampah konvensional saja berkisar 800-1.000 per hari. Makanya pengelolaan sampah waste to energi ini sudah tak bisa ditunda lagi,” ujar Nyanyang, usai Inspeksi Mendadak (Sidak) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Punggur.
Menurut dia, pengolahan sampah di TPA, bisa mengadopsi pola yang akan diterapkan di DKI Jakarta. Hanya saja untuk bisa menerapkan teknologi canggih ini, membutuhkan anggaran besar. Sebab, bila mengandalkan APBD tidak akan kuat.
“Untuk itulah diperlukan kerjasama dengan pihak swasta. Regulasinya juga harus segera dibuat, yakni melalui perda bea gerbang. Sehingga dengan adanya payung hukum ini, kita bisa mengajak kerjasama pihak asing,” papar Nyanyang.
Ia juga prihatin dengan musibah kebakaran di TPA Punggur. Akibat kejadian itu sejumlah warga di Punggur, Teluk Lengau dan Piayu menderita batuk. Kebakaran ini juga dikhawatirkan akan mengganggu aktifitas Bandara Hang Nadim.
“Banyak resiko jika terus ditumpuk, pengelolaan secara modern sudah sangat diperlukan,” jelasnya.
Anggota Komisi III DPRD Batam, Jefri Simanjuntak menambahkan, sistem pengelolaan TPA secara profesional, bukan saja untuk menyelamatkan masyarakat sekitarnya, tapi juga untuk menjamin ketersediaan lahan di TPA Punggur.
“Jika hanya masih ditimbun tentu ketersediaan lahan kita terbatas,” kata Jefri.
Oleh sebab itulah diperlukan kerjasama dengan mengandeng pihak swasta. untuk mengindari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan serta bagaimana bentuk kerjasama itu, tentu juga harus diatur melalui peraturan daerah (perda).
“Kalau melihat ketersediaan lahan saat ini memang sudah diperlukan,” pungkasnya. (rng)