batampos.co.id – Konsep masterplan Batam yang saat ini tengah dirancang oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam tampaknya sebentar lagi akan dipublikasikan kepada publik. Dalam master plan tersebut, ada banyak poin penting yang membahas mengenai pengembangan ekonomi Batam. Poin-poin tersebut antara lain model ekonomi Batam, kondisi infrastruktur dan tata ruang beserta rencana pengembangan dan kebijakannya.
“Mari kita bicarakan bagaimana sebetulnya desain ekonomi untuk Batam saat ini dan ke depan. Ini penting agar makin banyak yang berminat dan bersemangat menanamkan investasi di Batam,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat membuka Rapat Koordinasi tentang Badan Pengusahaan (BP) Batam, Selasa (6/3) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.
Ada beberapa prinsip terkait transformasi Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam. KEK Batam bersifat zonasi (enclave), bukan keseluruhan pulau menjadi KEK. Selain itu, penetapan KEK di cluster sesuai Kawasan Industri yang ada.
Kemudian, pengusaha yang tidak masuk cluster KEK, diberikan opsi untuk pindah ke KEK atau diberikan fasilitas lain seperti di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat (PLB), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan sejenisnya).
Menteri Keuangan berpesan kepada BP Batam dan Direktorat Jendeal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta stakeholder terkait lainnya perlu terus berkoordinasi terutama dalam membuat rencana kerja yang konkret.
“Perlu timeline yang jelas dalam masa transisi FTZ menjadi KEK di Batam ini. Mulai dari identifikasi cluster-cluster Kawasan Industri, penyiapan sarana dan prasarana termasuk IT System, business process, penyiapan Sumber Daya Manusia, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani.
Senada dengan hal tersebut, Menko Darmin juga menekankan perlunya skala prioritas dan cluster KEK Batam yang final. “Untuk cluster itu perlu segera difinalkan. Apa saja persisnya, bagaimana visi yang menyangkut kegiatan ke depannya, serta potensi industri, potensi pariwisata dan lain-lain,” tegasnya.
Anggarkan Rp 44,9 Triliun Untuk Batam
Sementara Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo fokus menjelaskan pentingnya integrasi antara Batam dengan Pulau Bintan dan Pulau Karimun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 7 persen
Tentunya didukung dengan rencana pengembangan proyek infrastruktur seperti Bandara Hang Nadim, Waduk Tembesi, Pelabuhan Batu Ampar, Rumah Susun, Tanjung Sauh Container Port Project, Jembatan Batam-Bintan, dan Light Rail Transit (LRT) Batam.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk tujuh proyek senilai Rp 44,9 triliun. Tujuannya adalah menjadikan Batam sebagai pusat logistik berlevel regional. “Sebanyak enam proyek akan dibangun dalam waktu dekat,” imbuh Lukita.
Enam proyek itu adalah Terminal 2 Bandara Hang Nadim senilai Rp 2,7 triliun, water treatment plant di Tembesi senilai Rp 400 miliar, Pelabuhan Batu Ampar senilai Rp 2,16 triliun, rumah susun senilai Rp 7,2 triliun, dan Jembatan Batam Bintan senilai Rp 23 triliun.
Sementara itu, satu proyek ditargetkan akan dibangun pada tahun 2023 yakni light rail transit (LRT) senilai Rp 12,9 triliun.
LRT ini memiliki rute Batam Centre – Tanjung Uncang sepanjang 27,54 km didukung 19 stasiun, dan Batu Ampar – Hang Nadim sepanjang 27,93 km dengan 25 stasiun. Rata-rata proyek tersebut ditawarkan juga dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Yang akan dilelang pertama itu pembangunan Terminal 2 Bandara Hang Nadim. Penetapan badan usaha pemenang 2018,” kata Lukita.
Lukita juga menekankan bahwa peran strategis Batam diperlukan untuk mengungkit ekonomi wilayah Kepulauan Riau dan nasional.
“Untuk itu, perlu sebuah model yang mampu menciptakan harmoni dan saling memperkuat antara perindustrian, perdagangan, pariwisata, logistik, transportasi, dan teknologi digital,” katanya.
Bagaimana pengusaha menanggapinya. Wakil Ketua Komtap Pengembangan Kawasan Berikat dan Perdagangan Bebas Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Kadin Indonesia, Ok Simatupang mengatakan ia mengingatkan kepada pembuat kebijakan agar semua keputusan yang diambil harus membuat Batam semakin ramah kepada investor.
“Yang paling penting itu fasilitas baik fiskal maupun non fiskal serta kemudahan berusaha di Batam harus lebih menarik dan seksi dari yang ada saat ini,” ungkapnya.
Persoalan-persoalan penting yang harus menjadi perhatian adalah persoalan kebijakan barang larangan terbatas (lartas), masalah ketenagakerjaan dan tarif pelabuhan yang tidak kompetitif.”Ini semua harus segera dibereskan,” bubuhnya. (leo)