batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karimun, Rabu (7/3) lalu melantik 213 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu 2019 secara maraton. Pelantikan PPS tersebut, dilaksanakan di setiap kecamatan selama tiga hari sebanyak 71 desa/kelurahan.
“Hari ini terakhir kita lakukan pelantikan PPS secara definitif. Langsung, dilaksanakan bimtek anggota PPS,” kata Ketua KPU Karimun Ahmad Sulton, (8/3).
Setelah, beberapa waktu lalu pihaknya belum mencukupi kuota anggota PPS di setiap desa/kelurahan. Dan sekarang sudah lengkap anggota PPS yang siap bekerja untuk membantu KPU Karimun dalam pelaksanaan tahapan Pemilu yang sudah berjalan. Dengan dilantiknya PPK dan PPS, diharapkan supaya bisa melakukan koordinasi antara PPK dan PPS nantinya.
“Mereka harus cepat beradaptasi PPK dan PPS dalam menjalankan tugasnya. Sebab, tahapan sudah menanti didepan mata yang tidak bisa ditunda-tunda lagi,” pesannya kepada anggota PPS.
Sulton menambahkan, tugas yang menanti PPK dan PPS diantaranya menetapkan Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Dengan melakukan Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran (DPHP) di Desa/Kelurahan secara berjenjang ke tingkat kecamatan hingga KPU sebagai pusat ditingkat kabupaten.
“Untungnya, kita tidak melaksanakan Pilkada. Jadi anggota PPK dan PPS fokus dalam tahapan Pileg dan Pilpres,” ungkapnya.
Dari 213 orang anggota PPS tersebut , keterwakilan perempuan cukup banyak yang mencapai 37 orang dan 176 laki-laki. Ini berarti sama dengan anggota PPK, keterwakilan perempuan tetap ada. Sehingga, Pemilu 2019 mendatang mudah-mudahan ada warna yang selama ini anggota PPK dan PPS didominasi kaum laki-laki.
“Bagus kok. Mereka mempunyai peranan sangat penting dalam mensukseskan Pemilu serentak di tahun 2019 mendatang. Walaupun, tantangannya cukup berat, tapi kalau dengan kebersamaan dan kekompakkan pasti berhasil,” kata Sulton.
Sementara itu Ketua Panwaslu Karimun Tiuridah Silitonga, hingga saat ini proses seleksi PPK dan PPS berjalan lancar walaupun ada yang honorer. Paling penting, ketika tahapan sudah dilaksanakan jangan ada yang melakukan pelanggaran.
“Sebagai penyelenggara Pemilu. Yang jelas tugas dan fungsi mereka harus sesuai dengan jalur, kalau tidak kita akan tindak dengan Panwascam nantinya,” tegasnya. (tri)