batampos.co.id – DPRD Kota Batam menyayangkan tidak dibayarnya iuran Kesehatan pegawai tidak tetap (PTT) di RSUD Embung Fatimah Batam. Menurut dia, hal ini bisa menjadi temuan baru bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Jika informasi ini benar tentu sangat memprihatinkan dan menambah penilaian buruk kinerja RSUD. Kalau ini tak segera diatasi akan sangat berbahaya, dan menjadi temuan baru,” sesal Aman, Anggota Komisi IV DPRD Batam, Kamis (8/3).
Menurut dia, DPRD Batam akan memastikan kenapa pihak RSUD tidak membayar kartu BPJS mereka. Sebab, setiap pembayaran dan penerimaan gaji seharusnya menjadi kewajiban instansi terkait untuk membayarkan iuran BPJS para karyawannya.
“Diundang-undangnya sudah ada aturannya. Sekian persen dipotong dari gaji dan sekian persen dibayar oleh perusahaan. Dan ini berlaku untuk perusahaan negeri seperti RSUD dan swasta,” papar Aman. Hal ini semakin berbahaya jika memang terbukti gaji PTT ini dipotong oleh RSUD untuk BPJS, sementara pihak RSUD sendiri tidak melakukan pembayaran ke BPJS.
“Informasinya di slip gaji ada pemotongan. Pertanyaannya dikemanakan uang yang dipotong tersebut,” kata Aman.
Kondisi ini semakin menjadi indikasi tidak jujur dan ketidakberesan pengelolaan keuangan di RSUD Embung Fatimah.
“Langkah kami dari komisi IV tentu akan memastikan informasi ini. Dalam waktu dekat kita panggil pihak RSUD. Kalau ini benar, tentu sangat krusial. kita ingin pastikan, kemana uang tersebut mereka gunakan,” ungkap Aman.
Tidak dibayarnya kartu BPJS kesehatan PTT ini akan membuat masalah baru. Pertama ketika karyawan berobat tidak bisa menggunakan kartunya. Kedua, jika benar ada yang sengaja memainkan dana ini akan jadi temuan baru di RSUD.
“Kami selalu ingatkan pengelolaan keuangan di RSUD harus diperbaiki dan bahkan wali kota sudah meminta seluruh jajaran dan staf RSUD dipindahkan ke dinas lain agar RSUD bersih dan pelayanan bisa lebih baik,” terang dia.
Namun hal-hal ini tetap tidak bisa membuat citra RSUD menjadi baik. “Kalau ini terjadi lagi musibah bagi RSUD. “Bagaimana bisa mereka memberikan pelayanan kesehatan yang baik, jika pengelolaan maanajemen dan keuangan mereka sendiri tak bisa. Saya harapkan ini menjadi perhatian serius bagi direktur RSUD saat ini,” jelas Aman. (rng).