batampos.co.id – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam menegaskan tunggakan iuran BPJS bagi pegawai tidak tetap (PTT) mereka hanya satu bulan saja. Tunggakan iuran BPJS terjadi pada bulan Desember lalu sejalan dengan terhambatnya pembayaran gaji PTT pada bulan yang sama. Terhambatnya pembayaran gaji PTT itu karena manajemen RSUD sedang diaudit oleh BPK sehingga mereka belum bisa mengeluarkan anggaran untuk membayar gaji PTT tersebut.
“Hanya Desember saja. Januari dan Februari lalu tak masalah. Persoalan sama. Gaji belum keluar otomatis (iuran) BPJS juga tersendat,” ujar Direktur RSUD Embung Fatimah Batam Ani Dewiyana, Jumat (9/2).
Pembayaran premi BPJS bagi PTT di RSUD diakui Ani dilakukan oleh pihak manajemen secara paket. “Langsung potong dari honor (gaji) mereka. Kalau honor tak keluar ya tak bisa bayar,”terangnya.
Namun demikian tegas Ani, pihaknya punya solusi tersendiri untuk mengatasi persoalan itu. Bagi PTT yang membutuhkan pelayanan medis dengan kartu BPJS diminta untuk ajukan ke pihak manajemen sehingga diberi pelayanan medis yang sesuai dengan penggunaan kartu BPJS. “Sejak Januari lalu kami sudah beritahu itu. Kalau butuh ajukan dilayani. Kalaupun mereka berobat di luar (bayar sendiri) nanti bisa diklaim,” tutur Ani.
Untuk itu Ani menghimbau kepada segenap pegawainya jika memang membutuhkan pelayanan medis tetap berobat sesuai dengan kebutuhan. Jikapun harus merogok kocek sendiri nanti pihak manajemen mengembalikan biaya pengobatan tersebut. “Sistem klaimlah. Tapi bagi (PTT) pemegang kartu BPJS ya,” tutur Ani.
Untuk pembayaran tunggakan iuran BPJS bulan Desember itu Ani belum bisa pastikan sebab pihaknya masih menunggu proses audit yang sedang berlangsung. “Itu kalau sudah kelas semua baru bisa kita bayar” ujar Ani.
Pernyataan Ani ditanggapi dingin oleh pegawainya khusus PTT yang kartu BPJSnya sudah nonaktif. Mereka menilai itu hanya janji saja sebab, sebelum persoalan ini mencuat ke media mereka sudah berulang kali sampaikan ke pihak manajemen termasuk tunggakan gaji mereka namun belum ada solusi hingga saat ini. “Semoga saja, sebab sebelumnya juga sudah dijanjikan seperti ini, tapi banyak kawan-kawan yang tidak bisa berobat,” ujar seorang PTT yang merahasiakan identitasnya.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatat tunggakan keanggota Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Embung Fatimah Batuaji Batam hingga bulan Maret Rp 6 juta. Tunggakan itu pun wajib dilunasi sebelum bulan April jika tidak ingin keanggota pegawai RSUD di non aktifkan BPJS Kesehatan.
Bagian Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Batam, Rahim Irham tak bisa mendetail berapa jumlah pegawai RSUD yang masuk dalam daftar tunggakan. Namun jika dikalkulasi angka tunggakan pembayaran ke pesertaan hingga maret hanya Rp 6 juta.
“Kami telah kalkulasi, ada kekurangan pembayaran keanggotaan sekitar 6 jutaan. Untuk detail berapa anggota saya tak tahu pasti,” terang Rahim kepada Batampos, Jumat (9/3).
Meski sudah terlambat dalam pembayaran, keanggotaan para pegawai tetap aktif. Hal itu dikarenakan tunggakan belum masuk ke dalam berita acara pembayaran tagihan.
“Kalau belum masuk sistem, pelayanan masih bisa karena keanggotaan masih aktif,” ujar Rahim.
Menurut dia, BPJS memberi rentan waktu hingga satu bulan kedepan atau hingga akhir bulan Maret untuk pembayaran. Jika tidak, keanggotaan pegawai secara otomatis akan dinonaktifkan dan tak bisa mendapat pelayanaan BPJS.
“Pembayaran tunggakan harus segera ditindaklanjuti sebelum bulan April. Kalau lewat keanggotaan bisa tak aktif lagi. Minggu lalu kami sudah berkoordinasi dengan RSUD,” imbunya lagi.
Disisi lain, Rahim menjelaskan RSUD pernah salah memasukan kode pembayaran, sehingga pembayaran tak masuk dalam sistem. Alhasil, pembayaran keanggotaan masuk dalam daftar tunggakan.
“Sempat juga ada kesalahaan kode saat penyetoran. Jadi setoran itu tak segera masuk dalam sistem. Untuk kedepannya mungkin lebih teliti untuk memasukan kode pembayaran sehingga tak terjadi kesalahaan,” pungkas Rahim. (she/eja)