batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Natuna dan DPRD akan mengagendakan kunjungan balasan Pemkab Anambas untuk membahas rencana pembentukan panitia provinsi khusus Kepulauan Natuna-Anambas.
“Pemekaran Provinsi khusus, bukan hanya keinginan dari Natuna. Tapi mupakat itu juga dari pihak Anambas. Mudah-mudahan impian yang baik, gayung bersambut oleh Pemerintah Pusat, Presiden Jokowi,” kata Hamid Rizal diruang kerjanya, Senin (12/3).
Rencana menjadi provinsi ini kata Hamid Rizal, disusul laporan kajian akhir pengembangan wilayah Kabupaten Natuna, baik dari sisi ekonomi dan pemerintahan oleh institut dalam Negeri dan Institut Pertanian Bogor.
Selain itu, Natuna yang berada di perbatasan laut beberapa negara tetangga ini dijadikan Pemerintah sebagai kapal induk. Tiga Matra TNI terus diperkuat di Natuna. Bahkan untuk menyetarakan ini kepala daerah harus selevel Gubernur. Karena unsur TNI dan Polri akan dijabat Jenderal bintang satu.
“Pangkalan Udara TNI AU Raden Sadjad, sudah disetujui dijadikan tipe A, termasuk Lanal Ranai. Ditambah infrastruktur pendukung maupun alutsista yang akan ditempatkan di Natuna,” ujar Hamid Rizal.
Disisi potensi ekonomi katanya, Natuna sumber daya alam yang mampu membangun daerah secara mandiri. Ditambah potensi pendapatan lainnya, karena Natuna memiliki alur lalulintas kapal internasional. Yang selama ini diuntungkan Singapura.
Dalam undang undang nomorn 23 tahun 2014, pasal 49 dan 50 tentang pemerintah daerah, pemekaran bisa dilakukan jika daerah itu merupakan daerah kepulauan dan setrategis nasional. Dan Natuna berada diantara negara tetangga yang sangat mudah bersinggungan, karena punya potensi sumber daya alam yang diincar negara tetangga.
“Saya sangat yakin, Presiden Jokowi mendukung pemekaran ini, bagian dari nawacita membangun perbatasan. Dan Natuna sangat rawan dari segala aspek keamanan dan sosial ekonomi,” ujar Hamid Rizal.(arn)