batampos.co.id – Hingga kini, Pemerintah Kota (Pemko) Batam belum mendapat respon terkait ajuan impor khusus Batam dari Kementrian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia.
“Belum ada (balasan),”kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, singkat.
Selain menunggu balasan dari Kemendag RI, Rabu (14/3) kemarin sejatinya dijadwalkan dengar pendapat (Hearing) dengan Komisi VI DPR RI. Namun belakangan jadwal tersebut batal karean komisi terkait memiliki agenda rapat yang lain. Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, rencana hearing tak hanya diikuti Wali Kota Batam namun juga Gubernur Kepri Nurdin Basirun serta Kepala BAdan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo.
“Nanti gubernur saja yang jelaskan ya. Rencananya kami akan paparkan impor beras lima tahun lalu, sekarang mungkin bisa masukan. Mau sampaikan itu sebenarnya, tapi tak jadi,”ucapnya
Sementara itu, ajuan impor khusus tak hanya untuk Batam, Pemprov Kepri juga mengajukan hal serupa untuk Kepri secara umum. Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengaku hal ini juga yang akan disampaikan ke Komisi VI terlebih dahulu pada heraring yang gagal, kemarin. Namun dalam waktu dekat ini, pihaknya akan ke Jakarta lagi.
“Kemarin ke Jakarta, tapi pulang dulu. Saya pentingkan ini ( pembahasan taksi online) dulu. Belum rapat, kebetulan ketua Komisi VI (DPR) lagi diluar kota. Nanti akan ke Jakarta lagi secepatnya. Kita mengajukan beras untuk se-Kepri,” kata Nurdin.
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno walau tak menyebutkan secara spesifik impor khusus BAtam, ia mengaku kran impor perlu, terutama untuk komoditi tertentu seperti beras. Impor beras harus dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kepastian cadangan beras pemerintah pada rangka yang aman.
“Sehingga tidak lagi dipermaikan spekulan,” kata Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno usai meninjau Mall Pelayanan Publik (MPP), Kamis (8/2).
Teguh juga memaparkan faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya impor beras adalah ketidaksinkronan antara data produksi dan data suplai. Selama ini Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman selalu mengklaim bahwa Indonesia sudah bisa melakukan swasembada. Namun kenyataannya di bahan dasar nasi itu justru kerap kosong di pasar-pasar dan menyebabkan harganya menjadi relatif fluktuatif.
“Ditengah situasi seperti ini Kementerian Pertanian mengambil inisiatif untuk melakukan impor beras,” katanya. (adi)