Jumat, 29 Maret 2024

Pariwisata, Sektor Harapan Minim Anggaran

Berita Terkait

Seorang turis asal Tiongkok saat swafoto dengan landmark Welcome To Batam. Landmark Welcome To Batam menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi baik oleh wisatawan lokar maupun dari Mamcanegara. | Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Sadar akan lesunya sektor galangan dan manufaktur, Pemerintah Kota (Pemko) Batam berharap pada sektor pariwisata. Sektor ini diyakini mampu jadi andalan baru bagi ekonomi Batam. Namun dua tahun belakangan anggarannya terbilang minim.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam Pebrialin mengatakan tahun 2018 ini anggaran dinasnya hanya Rp 7 miliar, angka ini turun dari anggaran tahun lalu.

“Tahun lalu lebih banyak, saya tak hafal terlalu lebih dari 7,5 miliar,” kata dia.

Ia mengaku anggaran tersebut tak cukup.

Sadar akan anggaran yang minim, ia mengklaim pihaknya tidak tinggal diam, yakni terus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengadakan kegiatan wisata di Batam. Dalam hal ini ada lima komponen yang bisa berperan Academician, Business, Community, Government, Media atau yang disingkat ABCGM.

“Bangun wisata tak hanya pemerintah, tapi incorporate. Pemerintah pun tak hanya pemerintah daerah tapi juga pusat,”paparnya.

Ia mengungkapkan, tahun 2019 mendatang Disbudpar Batam di dalam rencana kerjanya mengajukan anggaran sekitar Rp 35 miliar. Matematisnya, ajuan anggaran ini lima kali lipat anggaran tahun 2018 yakni sebesar Rp 7 miliar.

“Sektor pariwisata ini diharapkan punya kontribusi untuk ekonomi Batam,”kata dia.

Ia memaparkan, kini pariwisata memang menempati urutan ke enam pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRD) Kota Batam dengan sumbangsih 2,3 persen. Sumbangsih tertinggi yakni industri pengolahan sebesar 55 persen diikuti sektor lain seperti perdagangan. Namun demikian, sektor pariwisata mempunyai tren kenaikan yang cukup baik tiap tahunnya.

Menurutnya Pemko Batam juga mengembangkan destinasi. Tahun ini Pemko mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat hanya sebesar Rp 2,4 miliar, sepenuhnya anggaran ini untuk pengembangan pengembangan destinasi Dendang Melayu. Ia mengaku penegmabangan destinasi memang belum sepenuhnya dilakukan, terutama destinasi pantai karena terkendala lahan.

“Untuk di pantai kami tak bisa bangun di luar HPL yang dimiliki Pemko Batam. Satu-satunya tempat yang HPL Pemko di Dendang Melayu itu,”ungkapnya.

Selain pengembangan destinasi oleh Pemko Batam, ada juga pengembangan yang dilakukan oleh kelompok sadar wisata di Pulau Abang, Galang.

“Kami juga akan lakukan studi pengembangan kampung tua. Kini yang sudah ada di Kampung Terih, yang dikelola PARI (Penjelajah Alam Kepri), Genpi dan Masyarakat,”katanya.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga mengaku sektor ini belum sepenuhnya tersentuh secara utuh karena kini pihaknya fokus terlebih dahulu membangun infrastruktur. Dalam Nota Keuangan APBD 2018, disebutkan besaran anggaran infrastruktur yang dikucurkan Pemko Batam mencapai Rp 290 miliar.

“Sambil jalan, destinasi ini belum tersentuh secara utuh. Tapi kalau soal destinasi pantai, tanahkan di BP Batam, ini yang kami harus dudukan dulu,” kata dia, Senin (12/3).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad meminta Pebrialin aktif melobi pemerintah pusat baik terkait dana maupun penyelenggaraan kegiatan di Batam.

“Kami dorong beliau kejar dana pusat, walau memang supoort APBD diperlukan juga. Tapi saya kira cerita (anggaran sedikit) dulu, yang tahun 2019 seperti apa sekarang sedang di Musrenbang,”katanya.

Menurutnya, selain dana, support kegiatan daripemerintah pusat juga dapat berdampak positif bagi Batam.

“Kegiatan lampu lampion hias ramai yang datang, wayang golek semalam suntuk juga ramai orang datang, juga festival vegetaria, pusat yang biayai,” terangnya. (adi)

Update