batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyelundupan di wilayah Kepri masih cukup tinggi. Di antara penyebabnya karena banyaknya pelabuhan tak resmi di Batam. Untuk itu, ia menegaskan pemerintah akan menutup setidaknya 70 pelabuhan ilegal tersebut, dalam waktu dekat.
“Akan dibereskan satu persatu,” kata Luhut saat meninjau lokasi labuh jangkar di Batam, Kamis (15/3).
Selain menutup pelabuhan tak resmi, Luhut mengatakan pemerintah pusat akan mengurangi lokasi labuh jangkar di Kepri dari 17 lokasi menjadi hanya tiga lokasi. Lokasi-lokasi tersebut antara lain berada di Pulau Nipah, Karimun, dan di Bintan.
“Tiga tempat ini nanti akan dikoordinasikan dengan daerah. Daerah Nipah itu bagus,” katanya.
Pengurangan titik labuh jangkar ini juga dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak para penyelundup. Nantinya pemerintah pusat akan melibatkan Bakamla, TNI AL, Bea Cukai, dan Kementerian Perhubungan untuk merancang sistem pengawasan yang efektif.
“Kita mau buat efisien sehingga masalah penyelundupan itu bisa diatasi,” jelasnya.
Kekahawatiran Luhut terhadap kasus penyelundupan di Kepri bisa dipahami. Karena salah satu pulau terluar Kepri yakni Pulau Tolop sering menjadi lokasi labuh jangkar ilegal tapi ideal bagi kapal-kapal asing. Hal tersebut juga memudahkan bagi para penyelundup untuk bisa beraksi di dalam wilayah Kepri.
Luhut mengatakan dalam waktu dekat ia akan mengajak instansi terkait untuk rapat terkai hal ini. Dalam pandangan Luhut, ia menyukai Pulau Nipah sebagai lokasi labuh jangkar. Alasannya sederhana, karena lokasinya yang sangat strategis. Alasan tersebut dikemukakannya saat berkunjung ke sana Maret tahun lalu.
Disamping itu, Nipah memiliki kedalaman yang cukup ideal untuk menjadi pelabuhan transhipment dan juga memiliki lokasi yang relatif cukup mudah untuk direklamasi. Sedangkan Pulau Tolop sulit untuk direklamasi karena berdekatan dengan Pulau Belakangpadang, walaupun pulau tersebut langsung berhadapan dengan Singapura.
“Semua bisa dikoordinasikan, namun salahnya kita tak pernah terintegrasi kerjanya,” jelasnya.
Dalam benaknya, Pulau Nipah juga merupakan lokasi ideal untuk terminal depot minyak atau biasa disebut oil tanking.
“Pulau Nipah akan dimainkan menjadi area berlabuh kapal dan di situ mungkin akan dibuat oil tanking dan sebagainya. Sedangkan Pulau Tolop menurut saya masih dalam area Pulau Nipah,” katanya lagi.
Ia berjanji akan segera menyelesaikan hal ini karena Luhut menyadari potensi labuh jangkar di Kepri sangat besar.
Disamping penetapan lokasi labuh jangkar, pemerintah pusat juga akan segera membenahi pelabuhan di Batam. “Kami sudah melihat pelabuhan di Batam. Batam ini harus punya pelabuhan mumpuni, tidak seperti sekarang,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Gubernur Kepri Nurdin langkah pemerintah pusat membatasi lokasi labuh jangkar di Kepri sangat tepat.
“Lebih ditertibkan, sehingga gampang diawasi dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi daerah,” ungkapnya.
Mengenai tiga lokasi labuh jangkar baru, Gubernur juga menilai sudah tepat. “Memang ada beberapa lokasi lego jangkar tapi akan jadi tidak menarik kalau terlalu banyaknya dan juga sulit dari segi pengawasan,” ungkapnya.
Sedangkan untuk Pulau Tolop, ia mengatakan tidak direkomendasikan karena di sana merupakan alur pelayaran internasional. Untuk pelabuhan baru, Nurdin akan menawarkan pembangunan Pelabuhan Tanjungsauh.
Nurdin tampaknya tetap optimistis meski lokasi labuh jangkar di Kepri akan dikurangi. Apalagi hingga saat ini, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri tak kunjung mendapat hak untuk memungut uang labuh jangkar di Kepri yang hingga saat ini masih dipungut Kementerian Perhubungan.
Mereka saat ini hanya menunggu Peraturan Pemerintah (PP) soal kewenangan pungutan labuh jangkar oleh Pemerintah Provinsi segera disahkan. Pemprov Kepri yakin karena potensi pendapatan labuh jangkar sangat besar. Hitung-hitungannya bisa mencapai Rp 300-400 miliar per tahun. (leo)