batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq secara resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2018 di Gedung Serba Guna Kantor Bupati, Selasa (19/3) kemarin.
“Musrenbang ini sebagai kerangka kerja Pemda Karimun di tahun 2019 nanti. Dan sebagai masukan dari berbagai elemen masyarakat, untuk mendukung optimalisasi SDM maupun SDA yang berbasis maritim,” ujar Kepala Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Djunaidi SSOs MSi dalam pembukaan.
Dikatakan, pelaksanaan musrenbang adalah dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah sebagai satuan kesatuan sistem perencanaan. Artinya, perencanaan dimulai dari musrenbang kelurahan/ desa, kecamatan, dan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya, agar proses sinkronisasi dapat dilakukan secara optimal.
“Kita tahu, kebutuhan aspirasi masyarakat mulai dari proses musrenbang desa/kelurahan, hingga OPD akan mampu menghasilan filtrasi partisipatif RKPD 2019. Dan itu akan dituangkan dalam subtansi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan diusulkan melalui APBD,” jelasnya.
Sementara Bupati Karimun Aunur Rafiq berpesan kepada peserta Musrenbang untuk sama-sama menyepakati hasil diskusi. Selanjutnya dituangkan pada rencana pembangunan tahun 2019.
“Hasil ini akan menjadi penentu arah pembangunan dan keberhasilan Kabupaten Karimun. Pokok pokok pikiran dari DPRD dan masyarakat kiranya dapat diakomodir pada tahun 2019” kata Aunur Rafiq.
Turut hadir pemberi materi dari Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas RI bidang pengembangan Nasional, Dirjen Perimbangan Keuangan Keuangan/ Kementerian Keuangan, Sekda Prov Kepri diwakilkan, Kepala BPKP Kepri, Bappeda Prov Kepri, DPRD Karimun dan DPRD Provinsi dapil Karimun Musrenbang yang dilaksanakan hingga hari ini, Rabu (20/3) mengangkat tema Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur serta Memperkuat Sinergitas Dunia Usaha dalam Membangun Kabupaten Karimun. Peserta Musrenbang dibagi lima kelompok diskusi. Masing-masing Kelompok Bidang Sosial Budaya.
Kedua kelompok pemerintahan dan pelayanan publik. Ketiga, kelompok bidang perekonomian, investasi, dan sumber daya alam. Keempat, bidang infrastruktur, pengembangan wilayah, dan lingkungan hidup. Dan kelompok lima, milupti bidang usaha, dan dunia industri. (enl)