Puskesmas Meral Barat, selesai dibangun 2017 lalu hingga kini terbengkalai karena belum ada listrik. F. Dokumentasi Dinkes untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Sejak diberlakukannya zonasi kelistrikan di wilayah pulau Karimun besar, selain menghambat investasi dan perekonomian disekitarnya, juga berdampak pada pelayanan kesehatan.

Seperti yang dialami Puskesmas Meral Barat. Meskipun puskemas ini sudah selesai dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Karimun 2017 silam dengan 16 ruangan medis,  namun hingga kini belum bisa dimanfaatkan karena belum ada listrik.

“Kami sudah menyurati kepada pihak PLN, agar dilakukan penyambungan baru. Namun, ditolak akibat ada zonasi kelistrikan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Karimun Rachmadi, kemarin (26/3).

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM Karimun M Yosli mengatakan, sesuai arahan dari Bupati Karimun pihaknya telah membahas zonasi kelistrikan yang ada di Karimun dengan Dinas ESDM Kepri untuk langkah selanjutnya. Dimana, sebelumnya dari pihak PT Karimun Power Plant (KKP) telah menyurati ke Bupati Karimun dalam butir 3 bahwasannya pihak PT KPP memperbolehkan dan dukungan kerjasama dari pihak PT PLN dalam rangka menyalurkan listrik di wilayah zona 2.

”Tinggal dari Dinas ESDM Kepri, bagaimana tindaklanjutnya kepada pihak PLN. Sebab, sudah jelas PT KPP belum sanggup menyalurkan daya listrik kepada konsumen baik industri maupun masyarakat,” jelasnya.

Dengan demikian kata Yosli, dari surat yang diterimanya dari pihak PT KPP bahwasannya akan mempersiapkan pembangunan pembangkit dan jaringan distribusi. Termasuk penetapan tarif dan perjanjian jual beli dengan calon pelanggan nantinya.

”Begitu juga pihak PT Soma Daya Utama SDU yang berada di zona 1. Yang jelas, ada titik terang termasuk pemasangan lampu jalan di zona 1 dan 2 menjadi kendala juga,” ucapnya.

Terpisah Manager Ranting PLN Tanjungbalai Karimun Chrisman Ariando di konfirmasi Batam Pos, pihaknya belum ada instruksi dari wilayah PLN Kepri untuk melakukan penyambungan baru pelanggan PLN di wilayah zona 1 dan 2.

”Yang jelas kita tidak bisa. Benar, surat dari PT KPP itu sudah lama sebelum seminar bisnis dan temu calon pelanggan beberapa waktu lalu,” jawabnya.

Untuk itulah, pihaknya saat ini menunggu kepastian dari pusat. Artinya, ada kebijakan dari semua pihak terhadap zonasi kelistrikan di zona 1 dan 2 secara tertulis. Sehingga, tidak timbul masalah di kemudian hari nantinya.

”Sesuai instruksi Pak Bupati beberapa waktu lalu. Bahwa, PT KPP diberi waktu 2 Minggu harus ada jawabannya terhadap zonasi kelistrikan secara tertulis,” tutupnya.(tri)

Advertisement
loading...