batampos.co.id – Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tengah menggodok konsep baru dalam pelayanan pengurusan perizinan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Supaya perusahaan tidak perlu repot-repot lagi memasukkan data yang sama berulang kali ketika mengurus RPTKA, maka Kemenaker akan mengintegrasikan perizinan RPTKA dengan sistem Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang memiliki data-data mengenai pekerja asing.

Iklan

“Memang sistem kami tengah menuju penerapan Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi dengan BKPM. Jadi jika sudah dicek sekali, nanti tidak perlu disubmit lagi,” kata Kepala Subdit Analisis Perizinan Sektor Pertanian dan Maritim Kemenaker Titin Supenti kepada media, Rabu (28/3).

Selain BKPM, Kemenaker juga akan mengintegrasikannya dengan sistem yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tujuannya adalah untuk mempermudah pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah itu dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pengurusan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan terakhir dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait administrasi data perusahaan.

Upaya ini sangat perlu dilakukan mengingat sudah saatnya pemerintah pusat memberikan pelayanan yang mudah dan praktis menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 91/2017 tentang percepatan perizinan berusaha.

Meskipun begitu, masih ada sejumlah kendala. Contohnya kata Titin adalah ketika mencoba mengintegrasikan sistem RPTKA dengan sistem pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Pemerintah Daerah (Pemda).”SIUP ada di Pemda tapi belum online. Jadi agak susah,” katanya.

Untuk pengurusan RPTKA sendiri, Kemenaker sudah online. Model digitalisasi yang telah diperlihatkan adalah penggunaan aplikasi Skype untuk proses wawancara tenaga kerja asing.

Ada empat tipe pengurusan RPTKA yang ada saat ini yakni permohonan RPTKA baru, permohonan RPTKA darurat, permohonan RPTKA sementara dan permohonan RPTKA perpanjangan.

RPTKA baru memiliki tempo waktu berlaku lebih dari enam bulan. Untuk di Batam yang memiliki status kawasan perdagangan bebas, maka permohonan untuk memiliki RPTKA baru dan lainnya bisa diajukan di Batam.

Sedangkan permohonan pengajuan memiliki RPTKA darurat bisa dilakukan tanpa perlu proses wawancara lewat Skype. Pihak yang biasa mengajukannnya adalah Dewan Direksi atau komisaris yang namanya sudah terdata dalam sistem Kemenaker sehingga tak perlu wawancara. Masa berlakunya RPTKA jenis ini adalah sebulan dan bisa diajukan di Batam.

Kemudian pengurusan RPTKA jangka pendek dan pengurusan RPTKA perpanjangan hampir sama prosesnya dengan pengurusan RPTKA baru. Namun jangka waktunya hanya berlaku dari satu bulan hingga enam bulan untuk RPTKA jangka pendek dan waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerja asing untuk RPTKA perpanjangan.

Proses wawancara lewat Skype sudah berlangsung sejak November tahun lalu dan baru digunakan di Batam dan Jakarta. Keuntungan yang diperoleh adalah efisiensi waktu dan biaya karena pemohon yang mau mengurus RPTKA bisa mengajukannya lewat akun Skype milik perusahaan tanpa perlu harus menemui petugas dari Kemenaker.

Namun meskipun sudah berlangsung secara online, masih ada sejumlah kendala yang dialami saat wawancara lewat Skype. Ia mengakui Jalur (line) yang ada saat ini belum mampu menampung permintaan pengurusan dokumen RPTKA yang terlalu banyak.

ilustrasi

“Kendalanya memang Skype dari pemerintah pusat, tapi linenya sangat padat. Sehingga sifatnya antri. Namun teman-teman (pengusaha,red) tidak sabar, hal-hal seperti inilah yang sering terjadi. Jika linenya kosong maka tetap nyambung,” tambahnya.

Persoalan yang terjadi adalah permohonan yang masuk melebihi kapasitas line dalam memuat data. Makanya sering terjadi koneksi yang tiba-tiba menghilang saat di tengah wawancara.

“Di pusat juga kami sudah buka beberapa line tambahan, tapi tetap saja perbandingan dokumen masuk dengan jumlah line yang ada belum seimbang,” katanya.

Dalam satu hari, Kemenaker membatasi jumlah dokumen yang masuk hanya 200 buah.”Dikasih kuota seperti itu terkadang belum tentu masuk,” katanya.

Kendala ini memang pernah dikeluhkan oleh pengusaha di kawasan industri. Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Tjaw Hoeing mengatakan roses pengurusan perizinan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) belum optimal meski sudah menggunakan aplikasi Skype. Alasannya adalah koneksi jaringan sangat buruk sehingga saat melakukan wawancara, koneksi sering terputus dan butuh waktu untuk memulihkannya.

“Proses wawancara RPTKA sekarang memang melalui Skype. Alasannya bagus karena dapat mempercepat pelayanan, tapi suka tiba-tiba mati dan membutuhkan waktu untuk nyambung kembali,” katanya.

Penggunaan Skypea ini sudah berlangsung sejak November tahun lalu. Pada awalnya berlangsung dengan baik, namun karena ada banyak permintaan pengurusan RPTA, maka jaringannya tak sanggup menampung aktivitas data yang terlalu banyak.(leo)