batampos.co.id – Telah melayani masyarakat sejak Desember 2017 lalu, Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam hingga kini belum diresmikan. Kabar terbaru, pusat layanan tersebut akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo April ini.
“Lima hari lalu saya ke Jakarta. Presiden akan mengecek dan meresmikan (MPP) termasuk sistem onlinenya bulan ini,” kata Rudi, Senin (2/4).
Ia mengatakan, kedatangan presiden juga dalam rangka untuk menyerahkan sertifikat tanah bagi warga. Namun demikian, Rudi mengaku walau sudah mendapat informasi tersebut pihaknya belum mendapat surat resmi terkait kedatangan presiden.
“Baru dapat informasi, saya tidak ingin berkomentar banyak. Intinya saya minta agar pegawai melakukan persiapan,” ucap dia.
Sementara itu, informasi peresmian MPP Batam pada April tersebut juga diketahui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam, Gustian Riau. Menurutnya kini yang penting yakni pihaknya telah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pusat layanan tersebut, sehingga momen peresmian dapat segera dilakukan.
“Masuk agenda Presiden, tapi kami belum tahu tanggalnya,” kata Gustian.
Sembari meningkatkan pegawai yang bertugas di MPP. Dalam waktu dekat, ia akan mengadakan pertemuan dengan instansi vertikal yang miliki layanan di MPP. Pertemuan ini dilakukan untuk membicarakan integrasi antar layanan pada instansi yang ada yang kini sudah online. Sejatinya, khusus layanan Pemko Batam sistem sudah erintegrasi sejak lama. Layanan yang terintegrasi dapat memberi kemudahan bagi masyarakat maupun pengusaha yang akan memanfaatkan layanan perizinan.
“Tinggal minta data konektivitas antar instansi. Kalau online sudah semua,” kata dia.
Untuk diketahui, peresmian MPP sudah beberapa kali ditunda. Pertama, direncanakan 14 Desember 2017, namun belakangan presiden berhalangan karena harus mengikuti pertemuan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang membahas manuver AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kedua, peresmian kembali direncanakan Kamis (18/1) oleh tujuh menteri dan dihadiri 12 gubernur se-Indonesia, namun kembali ditunda. (adi)