Iklan

batampos.co.id – Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 229/2017 tidak membawa angin segar bagi pengusaha di Batam. Mendapat banyak laporan ketidakpuasan tersebut, BP Batam telah melaporkan hal tersebut ke Kementerian Koordinator Ekonomi.

“Sudah disampaikan pada rapat di kantor Menko mengenai keluhan dari pengusaha,” kata Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo di Gedung Marketing Centre, Selasa (3/4).

Menurut Lukita, pengusaha banyak menyampaikan keberatan soal kompleksitas dari pemenuhan syarat agar bisa mendapatkan fasilitas Free Trade Agreement (FTA) yang tertuang dalam PMK tersebut.

“Itu tadi saya sampaikan ke Bank Indonesia (dibawah Kementerian Keuangan, red), supaya bisa betul dimanfaatkan kebijakan tersebut,” tuturnya.

Keluhan dari pengusaha memang sudah santer terdengar. Beberapa persyaratan yang dikeluhkan antara lain kewajiban perusahaan untuk memiliki IT Inventory yang bisa dikoneksikan dengan sistem online Bea Cukai. Tujuannya adalah agar Bea Cukai bisa memonitor pergerakan barang keluar dan masuk dari kawasan industri yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk tersebut.

Sayangnya, biaya untuk membangun IT Inventory cukup besar. Lagipula pemerintah belum menetapkan standar yang jelas mengenai IT Inventory ini. Dan belum ada peraturan teknis yang mengaturnya. Padahal FTA sudah ditunggu-tunggu pengusaha kawasan industri di Batam agar bisa segera bisa memasarkan produknya ke dalam negeri. Mengingat pasar luar negeri masih goyang akibat pelemahan ekonomi global.

“Kami setuju dengan sistem ini. Tapi kami minta platformnya dibuat oleh pemerintah. Sehingga ada standarisasi. Soal Set Up IT Inventory ini sampai sekarang belum ada titik temu,” ujar Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Ok Simatupang di Gedung Bank Indonesia (BI) Kepri, Selasa (3/4).

Selain IT Inventory yang menjadi syarat mutlak, persyaratan lainnya adalah mengenai penyampaian konversi bahan baku menjadi barang jadi serta blueprint proses produksi juga disebut terlalu memberatkan.

Makanya untuk membahas kebijakan ini termasuk kebijakan lainnya, seluruh perwakilan dari HKI di masing-masing penjuru Indonesia akan berkumpul di Batam pada awal Mei nanti.

“Ini untuk membahas berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah yang pada awalnya bertujuan untuk mengembangkan industri,” katanya

Ok sangat berharap regulasi FTA dipermudah lagi agar dapat menjadi insentif yang bagus bagi pengusaha di kawasan industri.(leo)

Advertisement
loading...