Sejumlah GTT di Bintan mengeluhkan ke Anggota DPRD Kepri Dewi Kumalasari Ansar soal masa kerja berkurang paska mereka menjadi guru honor Pemprov Kepri. F. Slamet/batampos.co.id

batampos.co.id – Sejumlah Guru Tidak Tetap (GTT) SMK dan SMA di Kabupaten Bintan mengeluhkan masa kerjanya berkurang sejak peralihan kewenangan SMK dan SMA dari kabupaten kota ke provinsi.

Iklan

Keluhan ini disampaikan ketika Anggota Komisi IV bidang pendidikan DPRD Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari melakukan kunjungan ke SMK Negeri I Seri Kuala Lobam di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam, Selasa (3/4).

Seorang guru honor di sekolah tersebut, Indra Des Isabel mengatakan, dirinya sudah mengajar lebih dari 10 tahun sejak 2007, namun diangkat berdasarkan SK pengangkatan dari Pemkab Bintan pada tahun 2010.

Namun, setelah peralihan kewenangan pendidikan khususnya SMK/SMA pada 2017 dirinya menerima SK pengangkatan dari Pemprov Kepri.

“Masa kerja jadi 2 tahun, padahal sudah lebih 10 tahun saya menjadi guru honor,” kata dia.

“Ya maunya ada Pergub tentang perlindungan hukum masa kerja pengangkatan kami, bukan seperti sekarang dianggap honor baru lagi,” tambahnya.

Selain itu, ia mengatakan, dirinya masuk dalam kelompok satu (K1) untuk pengangkatan ASN, namun sampai saat ini belum diangkat.

Tak hanya itu, dia juga mengatakan, ada beberapa kebijakan yang didapat ketika masih di bawah Pemkab Bintan di masa Bupati Bintan, Ansar Ahmad misalnya kebijakan uang makan bagi guru honorer dan kompensasi jika guru honorer pensiun.

Namun, lanjut dia, kebijakan itu tidak ada lagi sehingga mereka tidak mendapatkan uang makan dan kompensasi pensiun. Senada disampaikan guru honor lainnya, Maizah. Ia menyampaikan, sudah diangkat menjadi guru honor sejak 5 tahun lalu namun sejak masuk di Pemprov Kepri justru masa kerjanya dimulai baru lagi sebagai guru honor.

Kepala SMK Negeri I Seri Kuala Lobam Erdatati mengatakan, jumlah guru di sekolahnya sebanyak 29 orang. Dari 29 orang itu, hanya 8 guru berstatus ASN. “21 guru lainnya masih guru tidak tetap,” kata dia.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Dewi Kumalasari berjanji, akan menyampaikan aspirasi dan keluhan guru honor SMK dan SMA di Bintan tentang masa kerja dan pengangkatan guru honor ke Pemprov Kepri.

Menurut dia, keluhan para guru honor SMK dan SMA di Bintan ini menyangkut kesejahteraan dan jaminan guru honor. Oleh karena itu, harus diperjuangkan dan perlu ada perlindungan hukum. “Perlu perindungan hukum misalkan berupa Peraturan Gubernur,” tukas dia. (met)