Iklan
Bakti Lubis, F.Ichwanul/batampos.co.id 

batampos.co.id – Kedudukan HM Asyura di lembaga DPRD Karimun, kembali terusik.
Setelah dilengserkan dari pucuk pimpinan, kini 27 anggota DPRD Karimun yang mengikuti paripurna, Rabu (4/4) kemarin, kembali mengadu ke pimpinan terkait pelanggaran tata tertib yang dilakukan anggota Fraksi Partai Golkar tersebut.

Adapun pelanggaran fatal yang diadukan adalah HM Asyura dinilai tidak pernah hadir melaksanakan tugas pokok sebagai anggota DPRD selama hampir dua tahun. Sebagaimana ketentuan tata tertib maupun undang-undang, enam kali berturut-turut tidak pernah masuk, bisa diberhentikan.

“Nah sekarang hampir dua tahun, dia (HM Asyura, red) tidak pernah hadir pada sidang di DPRD,” ungkap Wakil Ketua II Bakti Lubis didampingi Wakil Ketua I Azmi kepada wartawan.

Begitu juga dengan kesempatan yang diberikan dengan menempatkan di Komisi I. HM Asyura dinilai tidak pernah hadir melaksanakan tugas. Oleh karenanya, pimpinan DPRD menerima pengaduan 27 anggota DPRD, dan melimpahkan persoalan tersebut ke Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti.

“Pengaduan ini bukan mosi tak percaya. Kalau mosi tak percaya, itu masuk ke ranah kedinasan. Tapi ini kedisiplinan personal,” tegas Bakti Lubis.

Lubis menyebutkan, landasan pengaduan ini sebagaimana yang tertuang dalam tata tertib DPRD nomor 1 tahun 2016 pasal 106 ayat 2 yang berbunyi, anggota DPRD harus menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.

Sedangkan di ayat 3 berbunyi, anggota DPRD yang tidak menghadiri secara fisik rapat paripurna dan/ atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas, dan kewajibannya sebanyak enam kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, dan jelas, dianggap melanggar prinsip kejujuran, dan kedisiplinan .

“Memang dia (Asyura, red), pernah hadir dan absen, tapi tidak duduk pada sidang paripurna sebagai peserta. Oleh karenanya, sangat jelas pelanggaran yang dilakukan sesuai tata tertib. Di mana, anggota DPRD harus menghindari prilaku prilaku tidak pantas yang dapat merendahkan citra, dan kehormatan, merusak tatacara, dan suasana persidangan,” beber Lubis.

Oleh karenanya, lanjut Bakti Lubis, Badan Kehormatan diminta segera menindaklanjuti pengaduan tersebut, dan segera melaksanakan sidang. “Paling lambat, dua minggu ke depan sudah ada keputusan valid,” harap Bakti Lubis.

Sebelumnya HM Asyura mengaku ketidakhadirannya di setiap persidangan lantaran masih menunggu hasil keputusan kasasi terkait PTUN yang dilayangkan paska dilengserkan dari Ketua DPRD.

“Kalau saya masuk setiap paripurna, berarti mengakui keputusan Gubernur yang memberhentikan sebagai Ketua DPRD. Makanya, abang hanya hadir, tapi tidak masuk sebelum keluar hasil putusan kasasi,” tegas Asyura memberi alasan. (enl)

Advertisement
loading...