batampos.co.id – Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(Kemenpan-RB) menggelar Workshop dan Coaching Clinic Pembekalan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018 di ruang rapat Engku Hamidah Kantor Walikota Batam, Rabu (4/4).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini, diikuti oleh peserta dari empat provinsi dan 21 kabupaten/kota yang berada di wilayah 1. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan evaluasi pelayanan publik di daerah masing-masing. Yang menjadi sasaran untuk mengikuti workshop Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, RSUD, Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan UPT Samsat.
Deputi Layanan Publik Kemenpan-RB Diah Natalisa mengatakan untuk tahun ini ada 206 daerah yang akan dilakukan evaluasi pelayanan publik. Diharapkan peserta yang mengikuti workshop ini dapat memaparkan apa yang diperoleh untuk diimplementasikan di daerah masing-masing. Peserta akan mengikuti diskusi panel yang akan dipimpin langsung oleh Deputi Layanan Publik. Selanjutnya peserta akan dibawa untuk mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam yang terletak di Gedung Sumatera Promotion Center.
“MPP Kota Batam sebagai percontohan. Diharapkan setelah melihat langsung pelayanan yang ada di sana dapat diimplementasikan di daerah masing-masing, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik di daerahnya,” papar Diah.
Dalam sambutan Kemenpan-RB yang disampaikan Diah bahwa kualitas pelayanan publik harus terus ditingkatkan. Sehingga ketika masyarakat melakukan pelayanan sudah ada kepastian dan puas dengan pelayanan yang diberikan. Setiap instansi harus melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan metode yang tepat dengan membandingkan antara target dan capaian.
“Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi capaian kinerja untuk mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi pada setiap level mulai dari bawah hingga tingkat tertinggi,” jelasnya lagi.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada Kemenpan-RB yang telah menunjuk Batam sebagai tuan rumah untuk kegiatan ini. Kota Batam, menurutnya, salah satu daerah yang menjadi percontohan pelayanan perizinan satu pintu bersama tiga kota besar, yakni Surabaya, DKI Jakarta, dan Bali.
Kini, sambung Rudi, layanan perizinan di MPP sudah bisa melayani 427 perizinan dan sudah terintegrasi. “Dalam rapat bersama Pak Presiden juga diarahkan agar pelayanan berbasis online, ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu antre lagi,” ungkapnya.
Lebih lanjut Rudi menjelaskan salah satu upaya untuk menciptakan pelayanan yang baik dan cepat adalah dengan memperiki kesejahteraan aparatur pelayan masyarakat itu sendiri. Untuk Kota Batam tahun 20018 sudah diberlakukan singel salary (tunjangan kinerja) dan menghapus segala jenis honorarium, sehingga pegawai tidak ada alasan lagi tidak melayani dengan baik.
Pada kesempatan tersebut, Rudi juga menjelaskan beberapa efisiensi yang dilakukan di Pemko Batam untuk menggenjot pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukannya. Di antaranya mengefisienkan perjalanan dinas, menghapus honorarium kegiatan, mengefisienkan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), serta seluruh transasksi keuangan sudah menggunakan sistem nontunai sesuai intruksi presiden,” jelasnya.
Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP) Kota Batam Gustian Riau mengatakan sudah ada beberapa daerah yang datang untuk mencontoh sistem perizinan yang ada di MPP Kota Batam. Di MPP Kota Batam perizinan sudah online dengan jumlah perizinan yang cukup banyak.
Sebagai narasumber pada workshop tersebut, Gustian akan memaparkan bagaimana cara menggabungkan seluruh perizinan yang ada. Bahkan MPP Kota Batam sudah siap melakukan perizinan dengan system single submission, seluruh perizinan mulai dari tingkat daerah menjadi satu kesatuan dan saling mendukung.
“Batam sudah siap untuk melaksanakan single submission, dan ini akan segera di launching oleh BKPM,” kata Gustian.(mta)