batampos.co.id – Memasuki triwulan pertama, realiasi pajak dan retribusi daerah Kota Batam berada diangka 17,45 persen, atau Rp 219,5 miliar dari target sebesar Rp 1,25 triliun.
Angka tersebut terdiri dari realiasi pajak sebesar Rp 166,2 miliar dan retribusi Rp 20,3 miliar.
Dari sembilan sektor pajak, pajak reklame yang berada diangka 32,97 persen atau realisasi Rp 2,2 miliar dari target Rp 6,9 miliar.
Pajak hotel realisasi 23,06 persen dengan angka Rp 27 miliar.
Begitu juga dengan pajak restoran, terealisasi Rp 16,8 miliar atau 24,55 persen.
Adapun realiasi pajak yang masih rendah yakni pajak mineral bukan logam sebesar 494 juta atau 5,85 persen. Pajak PBB-P2 Rp 9,3 miliar atau sebesar 5,88 persen.
Selain itu ada juga pajak bea perolehan hak tanah bangunan yang baru terealiasi Rp 62,8 miliar atau 16,5 persen.
“Untuk pajak mineral bukan logam memang begitu kondisi yang kita dapatkan. Mungkin nanti akan ada peningkatan pada bulan-bulan ke depan,” kata Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Pemko Batam, Raja Azmansyah, kemarin.
Sementara untuk retribusi daerah sendiri, pelayanan persampahan terealisasi 21,31 persen atau Rp 7,4 miliar dari target Rp 35 miliar. Untuk parkir tepi jalan umum Rp 1,9 miliar atau19,38 persen dari target Rp 10 miliar. Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar 24,8 persen.
Paling rendah retribusi izin mendirikan bangunan yakni targt Rp 30 miliar baru realisasi 4,75 persen atau sebesar Rp 1,4 miliar. Kondisi yang sama juga terlihat di retribusi pengendalian menara telekomunikasi dari target Rp 5,6 miliar tercapai Rp 81 juta atau 1,45 persen.
Terpisah, anggota komisi III DPRD Kota Batam Mulia Rindo Purba meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Di mana diprediksi akan banyak OPD penghasil yang tidak akan memenuhi target.
“Menurut saya akan banyak OPD yang tidak akan memenuhi target. Misalnya BPHTB yang anjlok dan juga dari pendapatan pariwisata,” katanya.
Ia mengaku dalam waktu dekat akan digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD penghasil. Ini untuk melihat realisasi pendapatan asli daerah. “Kita akan lihat berapa nantinya di triwulan pertama yang sudah didapatkan. Tetapi saya yakin, pendapatannya tidak akan terlalu jauh dibanding tahun lalu,” katanya.
Menurut Mulia Rindo kondisi perekonomian sangat mempengaruhi pendapatan daerah. Misalkan pajak hiburan dan hotel yang minim karena tingkat hunian yang masih rendah.
“Tetapi kami berharap itu jangan menjadi alasan utama. Harus bekerja keras untuk PAD ini,” jelasnya. (rng)