batampos.co.id – Ketua DPRD Batam Nuryanto menduga limbah yang mencemari laut Kepri, khususnya Batam dilakukan dengan sengaja. Jika dibiarakan terus menerus, hal ini dinilai dapat melemahkan sektor pariwisata yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah.
“Ini sering terjadi, jangan-jangan ini sengaja atau modus untuk menjatuhkan pariwisata kita,” kata Nuryanto, Senin (9/4) siang.
Ia menilai kejadian yang berulang-ulang setiap tahun ini berdampak buruk bagi Batam sekarang maupun nanti. Maka dari itu, ia berharap pemerintah daerah baik Pemko Batam maupun Pemerintah Provinsi juga Pemerintah Pusat dapat mengatasi hal ini.
“Koordinasi ini penting, minimal tahun depan tak ada lagilah pencemaran seperti ini,” ucap dia.
Harapan ini disampaikan, karena Maret ini wilayah pantai dua resort di Batam tercemar limbah minyak yakni Nongsa Village dan Turi Beach Resort. Ia mengatakan, jika pantai Batam tidak bersih, dan tercemar limbah minyak tentu akan berdampak pada kunjungan wisatawan.
“Pantai oli semua, apa yang mau dinikmati. Wisatawan lokal tak mahu, apalagi wisatawan asing,” imbuhnya.
Sementara itu, ia sepakat dengan rencana agar penganan limbah laut dapat dikoodinasaikan dengan negara-negara tetangga Indonesia yakni Singapura dan Malaysia. “Saya pikir perlu dan penting. Kesempatan dan pengaruh serta kekuatan kita harus manfaatkan,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berharap Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman Republik Indonesia membicarakan penanganan dan pencegahan kasus limbah laut melibatkan Singapura dan Malaysia. Bukan tanpa alasan, harapan ini disampaikan karena setiap tahun laut Kepri kerap dicemari limbah.
“Kami harap memang dibicarakan tingkat internasional, antar tiga negara (Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Mungkin nanti melalui Kementrian Luar Negeri,” ucap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam Herman Rozie, Minggu (8/4).
Ia mengatakan, pembicaraan ini harus dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini diinisiasi oleh Kemenko Maritim. Lagipula, kementrian yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan tersebut merupakan koordinator tim investigasi pencemaran laut, terkhusus pencemaran laut di Kepri.
“Ini tak bisa oleh Pemerintah Daerah (Inisiasi pertemuan), harus dari Kementrian,” ucapnya. (adi)