batampos.co.id – Jumlah pendaftar seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov Kepri terus bertambah. Jumlah peminatnya diprediksi akan terus meningkat sampai ditutupnya pendaftaran lelang terbuka pada 18 April mendatang.
“Sepekan pertama masih sepi peminat. Tapi di minggu kedua jumlah melonjak drastis,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKD-SDM) Pemprov Kepri Firdaus.
Mantan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Pemprov Kepri tersebut mengatakan, hingga Senin (9/4), sekretariat Panitia Seleksi (Pansel) JPTP Kepri
Firdaus mengatakan, pihaknya sudah menerima 14 berkas pejabat. Menurut Firdaus, ada yang datang langsung dan juga melalui online.
Dijelaskannya, dari 14 pejabat ini, kebanyakan sebagai pejabat eselon III atau pejabat yang sudah golongan 4 B. Bukan itu saja pejabat ini sudah harus memenuhi kriteria untuk mengikuti lelang jabatan.
Persyaratan lain dan sangat penting yang harus diperhatikan pejabat yakni terkait batasan umur pejabat yang akan mengikuti lelang. Sebab, apabila sudah melewati batasan umur tersebut tidak bisa diterima.
“Hal itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS),” paparnya.
Ditambahkan Firdaus, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah dipublis, masing-masing peserta bisa mengajukan dua pilihan untuk diikuti. Karena proses seleksi ini untuk menerapkan sistem the right man on the right place atau sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
“Target Pak Gubernur adalah ingin mengisi jabatan-jabatan strategis sesuai kompetensi yang dibutuhkan,” tutup Firdaus.
Belum lama ini, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan lelang jabatan harus disegerakan. Karena banyak jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri yang kosong. Selain itu, ada juga beberapa jabatan yang akan ditinggal pensiun oleh Kepala OPD.
“Pansel yang bekerja adalah orang-orang profesional. Sehingga dijamin bebas dari praktik titip menitip,” tegas Gubernur Nurdin, Selasa (3/4) malam lalu.
Adapun enam jabatan yang akan dilelang yakni Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Hukum, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Pendapatan
Pengelolaan Retribusi Daerah (BP2RD), Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo), Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Kepala Dinas Pendidikan. (jpg)