batampos.co.id – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Kepri Heru Pudyo Nugroho mengatakan, realisasi penyerapan APBN di Kepri pada triwulan I Tahun Anggaran (TA) 2018, masih belum mendekati target. Menurut Heru, pihaknya sudah melakukan beberapa evaluasi untuk mengejar ketertinggalan tersebut di triwulan II ini.
“Dari Rp 6,88 triliun APBN di Kepri, daya serapnya masih pada angka Rp 789 miliar,” ujar Heru Pudyo Nugroho usai rapat koordinasi daerah pelaksanaan anggaran di Hotel CK, Tanjungpinang, Selasa (10/4).
Dijelaskannya, capaian tersebut masih pada kisaran 11,48 persen. Sementara target yang ingin diraih pada triwulan I pada angka 15 persen. Menurutnya, persentase tersebut dihitung secara global dari 46 Kementerian/Lembaga yang menerima pagu APBN. “Secara spesifik masing-masing Kementerian/Lembaga ada yang serapannya sesuai dengan target yang diharapkan,” papar Heru.
Jika dibandingkan dengan capaian TA 2017 lalu, pada triwulan pertama ini jauh lebih baik. Karena pada tahun tersebut hanya 10,81 persen. Berdasarkan jenis belanja, realisasi anggaran paling tinggi pada triwulan I ini adalah belanja pegawai 19,55 persen. Kemudian disusul belanja barang 12,27 persen.
Berikutnya adalah belanja modal 5,39 persen dan belanja lain-lain 2,69 persen. Sedangkan jika ditinjau dari segi kewenangannya, realisasi paling tinggi ada pada Satuan Kerja (Satker) Kantor Daerah 15,44 persen. Sementara Satker Dekosentrasi 11,38 persen, dan disusul Satker Kantor Pusat 6,65 persen.
“Target yang kita harapkan akhir TA di atas 95 persen. Tentu banyak pekerjaan yang harus kita benahi bersama,” paparnya lagi.
Ditambahkannya, dengan melihat progres sekarang ini, pihaknya melakukan beberapa evaluasi. Salah satu persoalan yang paling mendasar adalah tentang efesiensi perencanaan anggaran. Selain itu adalah kurangnya koordinasi Satker baik internal maupun eksternal.
“Kita masih punya waktu untuk memperbaiki. Jangan sampai, APBN di Kepri menyisakan banyak silpa di akhir tahun nanti,” tutup Heru.
Terpisah, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengharapkan penyerapan anggaran baik itu APBN maupun APBD di Kepri bisa terus digenjot. Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai APBN dan APBD yang sudah ada bisa menggerak roda perekonomian Kepri.
“Berapa pun nilainya, pergerakan APBN dan APBD sudah pasti membantu menggerakkan roda ekonomi daerah,” ujar Jumaga.(jpg)