batampos.co.id – Gubernur H Nurdin Basirun meminta Kementerian BUMN untuk segera memodernisasikan pelabuhan Batu Ampar Batam. Selain Batu Ampar, Pelabuhan Peti Kemas di Tanjung Sauh juga harus dibangun sesegera mungkin.
“Dua kawasan pelabuhan ini sangat mendukung poros maritim yang dicanangkan Presiden Jokowi. Untuk Batu Ampar harus ada modernisasi dan pengembangan sehingga bisa menampung kapal-kapal yang besar,” kata Nurdin, dalam perbincangannya dengan Menteri BUMN Rini Soemarno di Ruang VIP Bandara Hang Nadim, Batam, Rabu (11/4).
Fokus permintaan Nurdin tidak hanya Batu Ampar dan Tanjungsauh. Pelabuhan bongkar muat di Tanjungbalai Karimun juga diminta untuk ditingkatkan dan dimodernisasi. Karena saat ini kapasitas di pelabuhan Tanjungbalai juga membuat bingkar muat lama.
Demikian juga dengan pelabuhan Sei Bintan Pura. Gubernur menyampaikan ada peningkatan kapasitas sehingga semuanya menjadi semakin baik.
Nurdin menyebutkan, jika pelabuhan itu dimodernisasi, proses bongkar muat barang akan semakin cepat. Dweling time yang singkat itu, akan semakin menggairahkan investasi di kawasan tersebut. Ada efisiensi yang sangat besar. Ekonomi akan semakin bergairah.
“Itu menunjukkan kita siap menjadi poros maritim dunia,” kata Nurdin.
Nurdin mengaku senang ketika Menteri Rini langsung memberikan respon. Respon dari Menteri, kata Nurdin harus dijawab dengan kerja, kerja dan kerja.
“Bu Menteri bilang, dalam empat bulan ke depan akan ada perubahan,” kata Nurdin. Perubahan di Batam, Karimun dan Tanjungpinang.
Menurut Nurdin, dia akam terus berupaya untuk membangun infrastruktur di bidang kemaritiman. Karena Kepri merupakan daerah kepulauan, kelengkapan fasilitas transportasi harus tercukupi.
“Kita akan terus kawal pembangunan infrastruktur di Kepri,” ujar Nurdin.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri PAN-RB Asman Abnur, Jaksa Agung RI HM Prasetyo, Wali Kota Muhammad Rudi, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dan Kajati Kepri Asri Agung Putra.
Menteri PAN-RB Asman Abnur juga menghimbau pembangunan harus terus dikawal, apapun pembangunan jika tujuannya untuk masyarakat pasti didukung penuh.
“Pembangunan di Batam sudah baik, siapapun pemimpinnya tinggalkan jejak pembangunan yang signifikan agar dapat terus berjalan,” kata Asman.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengajak kepada sejumlah stakeholder terkait untuk terus jalin kerjasama dan tingkatkan koordinasi. Seperti di Batam misalnya, Pemko dengan BP Batam juga Pelindo dan Angkasa Pura harus terus menjalin koordinasi guna penyelarasan pembangunan.
Mal Pelayanan Publik
Pada kunjungan ke Batam kali ini, Asman, Rini, dan Jaksa Agung HM Prasetyo juga meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP), Rabu (11/4) di Gedung Sumatera Promotion Center. Rombongan tiba pukul 08.45 wib di Gedung Sumatera Promotion Center. Sesampai di MPP, rombongan menuju konter information center yang berada paling pertama setelah pintu masuk.
“Ramah ya petugasnya. Banyakin senyum ya,” pesan Rini saat menyapa para petugas.
Setelah itu berturut – turut Rini, Asman, Prasetyo dan Nurdin meninjau satu persatu konter layanan yang ada di MPP tersebut. Sesekali Rini melakukan tanya -jawab dengan petugas konter. Seperti pada petugas Bank BRI misalnya, Rini menanyakan apakah sudah melakukan transaksi apapun secara online.
Rini bertanya juga sejauh apa realisasi pelaksanaan MPP bagi investor. Dan apakah seluruh perizinan selesai secara online.
Petugas menjelaskan, permintaan investor yang diproses adalah yang punya kesungguhan. Salah satu tolak ukur kesungguhan itu yakni dengan menyertakan bukti perusahaannya. Rini berharap, MPP Batam bisa kembali menjadi penyelamat kebangkitan Batam.
Sementara Asman Abnur menyebutkan, diantara daerah yang dijadikan model MPP, perkembangan yang paling pesat dilakukan oleh Batam, setelah itu DKI Jakarta, Surabaya dan Bali.
“Prestasi ini bukan karena saya berasal dari Batam. Tetapi memang Pemko Batam dan dukungan dari Gubernur serta BP Batam sangat serius dalam mewujudkan MPP,” kata Asman.
Saat ini, lanjut Asman ada 19 kota yang antri untuk melaksanakan MPP. Berbagai proses masih berjalan.
Pada kesempatan itu Asman juga memberikan beberapa arahan kepada Nurdin untuk melakukan beberapa pembenahan lagi menjelang MPP diresmikan Presiden Joko Widodo.
President Jokowi kata Asman menarget Indonesia berada dibawah peringkat 40. Saat ini Indonesia berada pada peringkat ke-17 dalam pelayanan publik .
Sedang HM.Prasetyo menilai MPP sebagai terobosan bagus pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan investor. Disamping semakin ringannya beban tugas tiap instansi terkait. (*)