Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyerahkan nota LKPJ 2017 kepada Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak pada rapat paripurna di Dompak, Kamis (12/4). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2017, kepada Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Kamis (12/4). Laporan disampaikan dalam rapat paripurna yang diselenggarakan di ruang rapat utama kantor DPRD di Dompak, Tanjungpinang.
Kesempatan ini, Nurdin didampingi Wakil Gubernur Isdianto dan Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah serta sejumlah kepala OPD.

Menurut Nurdin, penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban konstitusional berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. “Kami apresiasi pada seluruh anggota DPRD yang terhormat yang selalu mengingatkan kami, untuk segera menyampaikan hal ini,” kata Nurdin di hadapan anggota DPRD dan undangan.

Adapun muatan-muatan yang disampaikan dalam LKPJ tahun 2017 oleh gubernur, diantaranya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017 yang terdiri dari upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat, peningkatan infrastruktur dasar dan keterhubungan antarwila­yah, pen­gembangan sektor maritim dan pariwisata, men­gem­bang­kan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun, serta aman di bawah payung budaya Melayu.

Selanjutnya, muatan RKPD 2017 lainnya adalah ten­tang peningkatan ekonomi produktif, pengentasan kemiskinan, dan tatakelola pe­merintahan. Sementara itu, dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di dalam RPJMD Kepri 2016-2021, indi­kator kinerja program pemban­gunan Provinsi Kepri tahun 2017 ditargetkan sebanyak 315 indikator dari 39 urusan. Sebanyak 280 indikator berstatus sangat tinggi, 18 indikator berstatus tinggi, lima sedang, dua rendah, dan 10 berstatus sangat rendah.

Dari persentase jumlah indikator kinerja RPJMD tahun 2017 tersebut yang berstatus tinggi dan sangat tinggi sebesar 94,60 persen. “Semua capaian yang Pemerintah Provinsi Kepri lakukan tentunya tak terlepas dari adanya dukungan yang sangat kuat dari DPRD Kepri. Untuk itulah, sekali lagi kami sangat apresiatif atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan rekan-rekan di DPRD,” kata gubernur.

Menanggapi LKPJ Gubernur Kepri ini, Ketua DPRD Kepri,Jumaga Nadeak yang memimpin jalannya rapat mengatakan, Dewan akan segera membentuk Pansus dan memberikan pandangan paling lama 30 hari ke depan. Adapun Ketua Pansus LKPJ ini dipegang Taba Iskandar dari Fraksi Golkar.

“Ya, nanti akan dibahas di fraksi kemudian dirumuskan oleh Pansus,” kata Jumaga.
Ke depan, pasca disahkan Wakil Gubernur Kepri Isdianto oleh Presiden RI Jokowi Widodo, diharapkan kinerja Pemprov Kepri semakin maju. Sebab, setahun lebih gubernur kerja sendiri tanpa ada wakil yang membantunya. (ash)

Advertisement
loading...