batampos.co.id – Selama tiga bulan awal 2018 ini, Komisi I DPRD Batam kebanjiran laporan pengaduan masalah lahan dari masyarakat. Pengaduan sengketa lahan tersebut bermacam macam seperti misalnya terkait sertifikat rumah yang sudah lunas tapi tak bisa diambil, masalah PL, WTO dan permasalahan kavling.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardiyanto kepada Batam Pos, Kamis (12/4) siang.
“Jumlah pengaduan terkait lahan itu banyak sekali masuk ke Komisi I DPRD Batam. Kalau mau semua ditindaklanjuti, dalam seminggu itu minimal kami harus menggelar rapat dengar pendapat (RDP) sebanyak dua kali,” ujar Budi Mardiyanto.
Tapi hal tersebut, lanjutnya, tak mungkin semua bisa serentak diselesaikan. Kalau semua minta diselesaikan serentak, permasalahan pengaduan lainnya di luar lahan tak akan bisa terakomodir.
Masih kata Budi, dari bermacam pengaduan terkait lahan yang masuk ke Komisi I DPRD Batam, yang paling mendominasi adalah sengketa antara pengembang dengan masyarakat selaku pembeli rumah.
“Itu aduan yang paling banyak. Masyarakat selaku pembeli rumah ini mengadu kredit rumahnya sudah lunas, namun sertifikat rumahnya tak bisa didapatnya. Mau komplain, ternyata pihak pengembangnya sudah tak ada di Batam,” jelasnya.
Pengaduan kedua yang mendominasi adalah terkait kaveling. Masyarakat keberatan kaveling yang mereka sudah beli, mendadak ditarik atau ternyata sudah dialokasikan ke perusahaan.
“Dari pengaduan terkait lahan kaveling oleh warga, ada pengaduan warga lahan kaveling yang dibelinya ditarik lagi. Penyebabnya apa, karena dalam tiga bulan setelah lahan kaveling dibeli, masyarakat tak segera memfungsikan lahannya seperti dilakukan pembangunan, tapi dibiarkan begitu saja,” terangnya.
Dalam aturan, lanjutnya, selama tiga bulan tak dilakukan pembangunan di atas lahan kaveling, harus ditarik. Itu yang warga kebanyakan tak mengetahuinya. “Makanya hal tersebut juga menjadi penyebab tumpang tindihnya permasalahan lahan kaveling di Batam,” ujar Budi mengakhiri. (gas)