batampos.co.id – Langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) premium di sejumlah SPBU membuat pimpinan DPRD Batam angkat bicara. Ia menegaskan, Pertamina sebagai lembaga yang diberi kewenangan penyalurkan kuota premium harus segera mengklarifikasi berapa penyaluran kuota dan kebutuhan yang sebenarnya.
“Saya pikir ini harus disampaikan transparan. Kalau memang dikurangi, penyebabnya apa. Harus jelas,” tegas Ketua DPRD Batam, Nuryanto, Rabu (11/4).
Diakui dia, apakah ini strategis Pertamina untuk secara tidak langsung memaksa masyarakat beralih ke Pertalite. Padahal, jika mengacu aturan yang berlaku, masyarakat harus diberi pilihan. Baik itu premium, pertalite atau pertamax wajib disediakan tanpa mengurangi kuota dan kebutuhan di daerah.
“Biarlah masyarakat memilih. Kalau dipaksa dengan cara dikurangi jelas tidak tepat,” sebut Nuryanto.
Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini menyinggung harga pertalite di Batam yang jauh lebih mahal dibanding daerah lain di Indonesia.
“Ini perlu mereka berikan penjelasan kepada masyarakat. Jika memang ada perhitungan mengenai harga, sosialikasikan kepada masyarakat,” lanjut dia.
Terkait klarifikasi harga pertalite ini, Nuryanto mengaku sudah memerintahkan komisi I dan II guna memanggil Pertamina dan pihak terkait. “Memang ada hitungan di gubernur dan DPRD Provinsi. Karena ini menyangkut masyarakat Batam, kami juga berhak tau perhitungan seperti apa,” jelas Nuryanto.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD Batam, Uba Ingan Sigalingging meminta Pertamina untuk tidak menahan penyaluran Premium. Lembaga legislatif Batam itu juga meminta Pertamina segera mengatasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium.
“Saat ini beberapa SPBU mengalami kelangkaan premium. Sementara, BBM yang tersedia pertalite harganya terus naik menyesuaikan pergerakan harga minyak dunia. Saya melihatnya ini sudah mengarahkan masyarakat menggunakan pertalite,” kata Uba.
Kondisi ini, kata Uba, sangat merugikan masyarakat. Dari sisi pilihan, masyarakat tidak punya alternatif lain, sebab, premium sendiri sudah sangat sulit dicari. Sementara dari sisi ekonomi, tak semua mampu beli pertalite.
“Padahal prinsipnya masyarakat tetap harus diberi pilihan, dengan menyediakan premium di SPBU,” sesalnya. (rng)