Iklan

batampos.co.id – Mei mendatang, Batam memasuki era pelayanan perizinan berbasis Online Single Submission (OSS). Rencana peresmiannya akan dilakukan di Jakarta pada akhir April nanti oleh Presiden Joko Widodo.

“Kami masih menunggu teknisnya dari Jakarta. Update terakhir adalah penanaman modal sudah bisa memakai tanda tangan digital,” ujar Direktur PTSP BP Batam Ady Soegiharto di PTSP BP Batam, Senin (16/4).

Secara garis besar, BP Batam sudah siap untuk melaksanakan OSS. Ada ratusan perizinan yang sudah diajukan ke pemerintah untuk segera dimasukkan ke sistem OSS.

“OSS ini merupakan penerapan dari Perpres 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha,” katanya.

Dia mengatakan sistem OSS diterapkan untuk mempermudah investor baru dalam mempercepat proses izin usahanya. Sebab, semua proses perizinan bisa dilakukan secara online.

“Mereka tidak perlu lagi datang ke PTSP,” katanya lagi.

Semua perizinan itu bisa diperoleh setelah pelaku usaha atau calon investor melakukan pendaftaran dan mendapat alokasi lahan. Lalu, investor akan menandatangani perizinan sementara yang mencakup perizinan lingkungan seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Seluruh perizinan tersebut wajib disesuaikan dengan standar nasional dan internasional. Proses dan pengesahan perizinannya dilakukan secara tunggal,” ungkapnya.

Keunggulan lain dalam sistem OSS ini, kata Ady, akan ada Satuan Tugas (Satgas) yang mengawal proses perizinan dari awal hingga selesai dari tingkat daerah hingga nasional. Fasilitas ini sebelumnya pernah ada di sistem PTSP.

“Sehingga investor bisa tahu perkembangan proses izinnya sampai dimana,” jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga mengimbau agar implementasi OSS harus terintegrasi antara pusat dan daerah. Disamping itu, daerah yang menerapkan OSS harus memiliki rencana detail tata ruang (RDTR) dan memiliki status khusus seperti Free Trade Zone (FTZ).

“Juga didukung pembentukan satuan tugas percepatan implementasi berusaha di seluruh daerah,” ujarnya.

Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Tjaw Hoeing mengatakan OSS ini sudah lama dinanti oleh para pengusaha.

“OSS itu sudah lama diminta. Tapi yang terpenting adalah sistem harus berjalan sebagaimana mestinya,” ujar pria yang akrab disapa Ayung ini.

Ia mengingatkan kekuatan server yang menjadi pilar OSS harus memadai.”Pas masuk server harus mudah, jangan sampai menunggu lama, dan jangan sampai lagi online tahu-tahu mati,” ujarnya.

Ketika investor masuk ke dalam sistem, harus ada Satgas yang memantau.

“Satgas yang mengawasi itu yang kita harapkan,” ujarnya, lagi.

Berdasarkan data yang dihimpun BP Batam, pendaftaran penanaman modal mengalami peningkatan investasi pada tahun ini. Periode Januari-Maret 2018 nilai investasi yang masuk sebesar 220 juta Dolar Amerika dari 55 proyek dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.592.

Nilai tersebut lebih tinggi dari periode sebelumnya yang hanya membukukan investasi sebaganya 50 juta Dolar Amerika dari 13 proyek dengan cakupan tenaga kerja sebanyak 411.

sumber: indonesiabaik.id
PP 78 Harus Direvisi

Sementara itu, selain menyambut baik rencana penggunaan layanan berbasis OSS, pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri meminta revisi rumusan pengupahan yang tertuang dalam PP 78/2015. Mereka meminta ada pasal yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi daerah.

“Kami apresiasi terbitnya PP tersebut. Namun patokan kenaikan upah adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara nasional. Jadi tidak tepat diterapkan di daerah,” kata Dewan Kehormatan Apindo Kepri Abidin Hasibuan belum lama ini.

Dengan rumus tersebut, maka PP dianggap tidak memperhatikan kemampuan daerah dalam mengakomodir penetapan UMK. Di Batam misalnya kenaikan UMK berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5 persen. “Padahal pertumbuhan ekonomi kota industri ini pada tahun lalu hanya 2 persen,” jelasnya.

Abidin juga menyinggung mekanisme penetapan UMS. Dalam PP 78/2015 disebutkan, UMS ditetapkan secara bipartit antara pekerja dan pengusaha. Namun pembahasan UMS di Batam berbeda. Karena UMS dirumuskan oleh Dewan Pengupahan Kota.

“Rumusan UMS tidak Fair, karena dipaksa,” tuturnya.

Sebenarnya Apindo setuju dengan pola bipartit yang ditetapkan melalui PP Pengupahan. UMS diterapkan melalui kesepakatan antara Buruh dan Pengusaha di asing-masing perusahaan. Sehingga ini bisa memberikan rasa aman, karena memperhatikan kondisi masing-masing perusahaan.

Menurutnya kapasitas ekonomi masing-masing perusahaan di Batam berbeda, meskipun berada dalam satu kelompok. Industri elektronik yang ada di Mukakuning yang merupakan kontraktor utama misalnya, punya kemampuan keuangan yang berbeda dengan industri elektronik di luar Mukakuning yang sebagaian besar adalah Subkontraktor.

“Yang paling ideal UMS dibicarakan antara PUK serikat buruh di masing-masing perusahan dengan perusahaan tersebut. setelah sepakat langsung dilaksanakan,” jelasnya.

Dia khawatir jika pemerintah tak merumuskan cara-cara yang fair mengenai pengupahan, Batam akan kembali menerima dampak negatif. Tahun 2012 sejumlah industri yang sensitif terhadap upah buruh akhirnya hengkang dari Batam. Puncaknya terjadi pada tahun 2014.

Kondisi itu sempat terjadi karena sejumlah oknum serikat buruh menuntut upah yang menurut Abidin tak manusiawi. Dalam 3 tahun, upah buruh di Batam naik hingga 120 persen. Dia khawatir pembahasan UMS yang dinilai tak fair memicu kejadian serupa di Batam.

“Relokasi pabrik dari Batam ke Vietnam, Thailand dan Malaysia seperti dulu bsa saja terjadi. Banyak investor yang tak nyaman dengan kondisi tersebut,” jelas Abidin.(leo)

Advertisement
loading...