Jumat, 29 Maret 2024

Keterbatasan Peralatan, UNBK di Batam Minim

Berita Terkait

Siswa-siswi SMKN terlihat serius saat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer mata pelajaran Bahasa Indonesia, senin (2/4). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini masih sangat minim. Pasalnya dari 171 SMP/MTs negeri swasta yang akan melaksanakan ujian nasional di Kota Batam, baru 57 sekolah yang siap untuk mengikuti UNBK.

Sekretaris Disdik Batam, Hendri Arulan mengatakan, 57 sekolah tersebut terdiri dari delapan SMP negeri, 29 SMP swasta, 2 MTs negeri dan 18 MTs swasta. Minimnya UNBK SMP negeri ini disebabkan keterbasan komputer dan jaringan di setiap sekolah.

“Memang ada keterbatasan di sekolah negeri, sehingga banyak yang tidak bisa melaksanakan UNBK,” sebutnya saat Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Kota Batam, Selasa (17/4).

Namun demikian diakuinya, dibandingkan tahun 2017 lalu, hanya enam SMP negeri yang melaksanakan UNBK. Keenam sekolah ini juga tak semuanya mandiri, melainkan sebagian besarnya menumpang peralatan di sejumlah SMA negeri dan sekolah swasta lain.

“Misalnya tahun lalu, SMP negeri 3 numpang di SMA negeri 1, SMP negeri 4 numpang di SMP MKS, SMP negeri 11 numpang di SMKN 1, MP negeri 2 numpang di SMKN2 dan hanya SMP 6 yang mendiri. Alhamdulilah tahun ini semuanya sudah mandiri,” papar Hendri.

Adapun dua sekolah lain yang baru melaksanakan UNBK tahun ini adalah SMP negeri 2 menumpang di SMAN 2 dan SMP 53 mandiri.

“Kita terus dorong agar sekolah yang sudah siap agar mandiri. Salah satunya dengan mempersiapkan jaringan internet, server dan komputer. Selain itu perlu dukungan Komisi IV tentang pelaksanaan UNBK (penganggaran) agar bisa berjalan,” lanjutnya.

Untuk SMP swasta, lanjut Hendri, dari 57 yang melaksanakan UNBK, tujuh diantaranya masih menumpang di sekolah lain. Sisanya mandiri. “Artinya bila melihat perbandingan sekolah negeri dan swasta yang melaksanakan UNBK memang cukup besar,” jelasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman mengatakan, bila melihat persentasenya hanya 14 persen saja SMP negeri yang melaksanakan UNBK. Padahal, kata dia, secara nasional sudah berada di angka 8 persen dan menjadi salah satu program nasional pendidikan.

“Artinya kita sudah sangat ketinggalan. Kan malu Batam masih manual,” sesalnya.

Ia berharap, ke depan UNBK harus menjadi konsen pemerintah daerah. Tidak lagi seperti tahun sebelumnya, dimana pengadaan komputer dan jaringan UNBK sama-sama diusulkan, tiba-tiba di tengah jalan dipotong karena alasan rasionalisasi anggaran.

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Djoko Mulyono menambahkan, di dalam RPJMD juga sudah ditegaskan terkait UNBK ini. Seharusnya, sesuatu yang sudah termuat disana harus direalisasikan. Bukan sebalinya, mengindahkan dengan alasan keterbatasan anggaran.

“Regulasi dan PP sudah jelas. Bahkan ada di RPJMD. Artinya ke depan pemerintah fokus untuk UNBK ini,” kata Djoko. (rng)

Update