batampos.co.id – Ketua Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2017, Riky Indrakari meminta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam merekomendasikan empat sistem jaminan kesehatan nasional. Keempat sistem jaminan sosial tersebut yakni dashboard, neraca 2017, database sumber daya manusia (SDM), dan integrasi Jamkesda ke JKN.
Ia memaparkan, database merupakan pelayanan online yang terintegrasi. Ia mencontohkan seseorang ingin berobat, dan pergi ke Puskesmas. Apabila ingin rujukan, Puskesmaslah yang merujuk dan mengirimkan datanya lewat database. Melalui database itu, pasien bisa melihat dokter mana yang akan mengobatinya.
“Jadi kelihatan dokter mana yang mangkir,” terang Riky saat rapat LKPJ, Jumat (20/4).
Kemudian si pasien bisa pergi ke rumah sakit untuk menjalani perobatan dan sudah dilayani oleh sistem. “Kami juga pernah anggarkan untuk sistem rujukan online di 2013 kurang lebih Rp 1 miliar, tapi tidak jalan. Kalau sudah online, pelayanan akan baik,” jelasnya.
Selain itu, Riky meminta RSUD menyampaikan neraca anggaran keuangan 2017. Menurutnya, DPRD juga perlu mengetahui, guna pemantauan sistem kerja di RSUD.
Politisi PKS ini juga meminta database SDM RSUD terkait, data siapa saja pegawai tetap dan pegawai honor.
“Jadi disini kelihatan berapa jumlah tenaga yang bekerja di RSUD.
Setahu saya, lumayan banyak, tapi tidak tahu banyaknya itu berapa,” tegas Riky.
Pemerintah dinilai harus mengintegrasikan pelayanan Jamkesda ke JKN KIS, supaya tak ada alasan lagi bagi RSUD menolak masyarakat dengan kategori tak mampu atau rentan tak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Intinya biar tidak ada lagi masyarakat sakit yang terlantar,” pungkasnya. (nji)