batampos.co.id – Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah (RSUD-EF) Kota Batam kesulitan untuk melunasi utang kepada 34 vendor sebesar Rp 19 miliar. Utang ini sejak 2014. Pengembalian utang ini akan dilakukan dalam tiga tahap.
“Kami akan cicil. Minggu lalu sudah dilakukan pembayaran pertama. Total yang sudah dibayarkan saya kurang tahu berapa,” kata Direktur RSUD-EF, Ani Dewiana saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi II DPRD Kota Batam, Jumat (25/4).
Ia mengataka kebanyakan utang itu untuk obat. Kemudian untuk jasa pelayanan medis dan alat tulis kantor.
“Untuk obat itu saja mencapai Rp 7 Miliar. Belum lagi untuk ATK dan sebagainya. Jadi sangat banyak itemnya,” katanya.
Untuk mengembalikan utang ini, RSUD mendapatkan uang dari penghasilan rumah sakit berplat merah tersebut. Tentunya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan, meski ada hutang, tetapi pasokan obat sudah normal. Semua vendor tetap mau bekerja sama setelah mendapat penjelasan dari pihak RSUD.
Ia mengatakan saat ini pihak RSUD terus melakukan evaluasi dan perbaikan di internal. Termasuk meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan pelayanan. Di mana RSUD menyiapkan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk pengadaan obat. Sekitar 7 miliar adalah obat habis pakai.
“Termasuk sekarang perbaikan pelayanan pendaftaran yang sudah via online. Jadi tidak perlu lagi datang dan antre di rumah sakit,” katanya.
Sementara itu, anggota komisi II DPRD Kota Batam Mulia Rindo Purba mengatakan bahwa permasalahan di RSUD ini sudah sejak 10 tahun lalu berlangsung. Ia berharap dengan pimpinan RSUD yang baru, maka pelayanan akan lebih baik. Di mana menurutnya, selama ini ada banyak kasus yang terjadi di RSUD. Termasuk temuan BPK terkait laporan keuangan RSUD.
“Kalau sampai ada temuan dari BPK berarti ada yang kurang bagus. Dan saya berharap kedepannya ini terus ditingkatkan,” katanya.
Ia juga berharap kepada pimpinan RSUD agar memperhatikan kesejahteraan karyawan atau pegawai yang ada di RSUD. Menurutnya, jika pegawai tidak sejahtera maka pelayanan pastinya akan terganggu.
“Jadi harusnya disamping memperhatikan laba maka pelayanan yang paling utama. Indikator pelayanan Pemko dikatakan bagus kalau memang di pelayanan di rumah sakitnya bagus,” katanya.
Menurutya, masalah yang ada di RSUD sekarang sudah sangat susah untuk dipulihkan. Ia mengusulkan agar beban yang ada di RSUD sekarang dibagi kepada pihak lain. Dengan demikian masalah di RSUD akan lebih mudah teratasi. (ian)