batampos.co.id – Direktur Lahan BP Batam, Imam Bachroni mengatakan, saat ini BP Batam masih terus melakukan pendataan Kavling Siap Bangun (KSB) di Batam. Ini untuk mengetahui berapa banyak lahan KSB yang tidak dibangun dan berapa banyak yang sudah terbangun. Dan jika pendataan sudah selesai, tetapi KSB tak kunjung dibangun, maka akan dilakukan penarikan oleh BP Batam.
“Kita jalan sesuai dengan ketentuan saja. Dan seharusnya, sesuai aturan memang enam bulan setelah diberikan, maka itu harus dibangun,” katanya.
Imam mengatakan saat ini pendataan di berbagai titik sedang dilakukan. Pemetaan lewat drone terus berlangsung. Makanya ia berharap agar semua pemilik kavling untuk segera membangun kaveling. Karena memang sesuai ketentuan, itu untuk dibangun rumah.
“Saya kurang tahu pasti berapa banyak yang sudah dialokasikan ke warga tetapi semua akan kita data,” katanya.
Menurutnya tindakan ini dilakukan dalam rangka penataan lahan di Batam. Nantinya KSB yang akan ditarik tersebut akan dialokasikan. “Tetapi bagaimana teknisnya itu tergantung pimpinanlah,” katanya.
Saat ini BP Batam juga memberikan kemudahan kepada warga untuk mengurus legalitas KSB termasuk pembayaran UWTO di berbagai titik. Misalnya di daerah Sagulung ada kantor perwakilan untuk pengurusan.
“Jadi sebenarnya kita terus menghimbau kepada warga untuk membangun kavlingnya. Progres pembangunan harus terlihat dan harus berlanjut,” katanya.
Sebelumnya Imam juga mengatakan bahwa Permintaan akan Kaveling Siap Bangun (KSB) ke Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap banyak. Tetapi BP Batam tegas menolak pengalokasian lahan untuk KSB karena penataan tersebut.
Sementara itu, ketua DPD REI Khusus Batam Achyar mengataka bahwa BP Batam seharusnya mengevaluasi dan menarik KSB yang tidak kunjung dibangun. Di mana saat ini banyak KSB yang terlantar padahal seharusnya bisa dialokasikan untuk perusahaan pengembang perumahan.
“KSB yang tidak dibangun itu bisa dialokasikan lagi kepada pngembang yang benar-benar mau dan bersedia melakukan pembangunan,” katanya.
Menurut Achyar saat ini banyak KSB yang diperjualbelikan oleh masyarakat. Padahal seharusnya, KSB itu awalnya diberikan kepada warga yang belum memiliki rumah.
“KSB itu untuk dibangun. Tetapi saat ini malah sangat banyak yang untuk dibisniskan orang per orang,” katanya. (ian)