batampos.co.id – Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adlinsyah M. Nasution beserta Deputi Pencegahan KPK Junet Junaidi kunjungan kerja (kunker) ke Bank Riau Kepri (BRK), Rabu (25/4).
Kedatangan mereka guna mendukung pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). Agar bank berlogo tiga layar terkembang ini selalu dalam koridor transparansi.
KPK menyambut positif terkait sosialisasi antigratifikasi yang menciptakan budaya antikorupsi dalam masyarakat serta pejabat penyelenggara negara yang mewujudkan clean government dan good governance.
“Selain untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, integritas, dan transparansi. Kami juga membahas tentang penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),” kata Adlinsyah.
KPK, lanjut Adlinsyah, selalu siap berkoordinasi dan memberi masukan sehingga Bank Riau Kepri tetap GCG. Dirut BRK Irvandi Gustari berharap ke depan KPK dan BRK dapat bersinergi untuk mencapai implementasi GCG yang baik. Sebagai salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) terkemuka, berbagai layanan yang diberikan BRK, tidak kalah dengan bank swasta nasional yang ada di Riau dan Kepri. “Semoga kami selalu bersinergi dengan KPK,” harapnya.
Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (BPD) Provinsi Riau, Polda Riau, Jasa Raharja, dan BRK melakukan pembahasan persiapan launching e-Samsat di Gedung Menara Dang Merdu, BRK, Rabu (25/4).
Dihadiri Koordinator Korsup Pencegahan KPK Adlinsyah dan Deputi Pencegahan KPK Junet Junaidi membahas terkait e-Planning dan e-Budgeting, e-PTSP (Perizinan), Pengadaan Barang dan Jasa, Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), e-Samsat, dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). “KPK akan mengawal langsung proses launching program e-Samsat Provinsi Riau,” kata Adlinsyah.
e-Samsat PT. Bank Riau Kepri merupakan sebuah perangkat lunak yang dibangun dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan melalui ATM BRK. “Aplikasi ini dapat diunduh melalui playstore. Ini yang pertama untuk seluruh BPD di Indonesia,” jelasnya.
Kepala Bapenda, Indra Putrayana mengatakan program e-samsat ini memberikan banyak keuntungan dan kemudahan. Pembayaran yang dilakukan langsung wajib pajak melalui ATM diharapkan dapat terhindar dari praktik percaloan.
“Juga menghilangkan korupsi penerimaan pajak, ketepatan perhitungan pajak yang akan dibayarkan, serta memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Program ini siap di-launching 9 Mei nanti,” ungkapnya.(cca)