batampos.co.id – Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Batam Heri Supriyadi mengatakan harapan wali kota agar sekolah swasta menurunkan iuran akan berdampak pada keberlangsungan sekolah swasta dan berimbas pada mutu pendidikan padahal peran sekolah swasta bagi pendidikan cukup besar.
“Mau diturunin apa lagi, kalau biaya turun bagaiman kami akan berikan kesejahteraan bagi guru dan mutu layanan pendidikan,”ucap Heri.
Ia mengungkapkan, persoalan di sekolah negeri dan sekolah swasta berbeda. Jika sekolah negeri seluruh kesejahteraan pendidik ditanggung pemerintah tetapi di swasta murni dari uang sekolah. Ia mencontohkan, jika satu orang siswa uang sekolahnya Rp 300 ribu hingga Rp 550 ribu (standar) butuh lebih sekurang-kurang tujuh pembayaran dari siswa bahkan lebih hanya untuk satu guru.
“Kalau bicara insentif itu kan hanya tambahan, masalahnya gaji guru kami sepenuhnya ditanggung dari uang sekolah, ” imbuhnya.
Bahkan, ia mengatakan kini kesejahteraan pendidik di sekolah swasta memprihatinkan. Tak heran banyak guru dis ekolah swasta digaji jauh dari kata layak, dengan bahasa lain jauh di bawah UMK.
“Bisa di cek, guru kami bahkan ada yang gajinya dibawah Rp 2 juta. Kami punya datanya. Beban di sekolah swasta itu, tertinggi biaya pegawai yakni 70 sampai 80 persen dari total biaya pendidikan, “ucap dia.
Dalam hal ini, ia mengatakan, merujuk pada Undang-undang Dasar 1945 yang mengamanatkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang baik. Nah bicara soal hak tersebut, ia samapaikan kebijakan pemerintah harus ada kesetaraan antara swasta dan negeri yang berbasis anggaran.
“Negeri sudah dibantu gedung, guru dan sarana lain. Sementara swasta? bukan malah murah lagi,” pungkasnya. (adi)