batampos.co.id – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah, Ani Dewiyana enggan berkomentar banyak terkait rencana DPRD Batam untuk membentuk pansus pengelolaan keuangan RSUD. Ia mengaku menyerahkan sepenuhnya pada Wali Kota Batam.
“Wah itu bukan saya yang harus jawab. Kalau memang mau dibentuk pansus, tanya ke Pemko,” kata Ani singkat, kemarin.
Menurut dia, pengelolaan keuangan sudah mulai diselesaikan. Bahkan pengadaan obat sendiri sudah berjalan lancar dan tidak ada kendala. Begitu juga utang RSUD per 2016 lalu yang mencapai Rp 19 miliar sudah mulai dibayarkan ke sejumlah vendor obat.
“Secara bertahap kami selesaikan. Kami juga sudah berkomunikasi dengan sejumlah vendor obat untuk penyelesaian,” sebut Ani.
Sejauh ini, lanjutnya, sudah ada kesepakatan dengan vendornya. Semua pengadaan obat menggunakan e-katalog ataupun lelang.
“Makanya tidak ada lagi obat kosong. Terkait utang, kita juga sudah mulai bayar ke sejumlah vendor obat,” paparnya.
Sebelumnya, pansus laporan pertanggungjawaban APBD 2017 menggelar pembahasan bersama direktur RSUD Embung Fatimah Batam.
Pada pembahasan anggota Jeffry Simanjuntak, menyoroti kegiatan RSUD ini dengan total anggaran yang dimiliki Rp 98,8 miliar.
“Di situ ada kegiatan BLUD. Peningkatan pelayanan BLUD RSUD yang anggarannya Rp 80 miliar, hanya terealisasi Rp 65,6 miliar saja,” ujar Jeffry. Dari jumlah itu, lanjutnya, capaian kegiatan peningkatan BLUD diklaim manajemen RSUD, sebesar 82 persen.
“Padahal di 2017 itu masa buruknya pengelolaan RSUD Embung Fatimah terkait tak adanya stok obat, banyaknya menolak pasien karena beberapa alasan, ICU yang tak memadai, utang yang belum terselesaikan hingga jumlahnya miliaran rupiah. pertanyaannya kok bisa dalam hal peningkatan BLUD di klaim capiaannya mencapai 82 persen. Itu kan tak masuk akal,” terang Jeffry.
Atas kebobrokan pengelolaan keuangan dan lainnya di RSUD Embung Fatimah ia mengusulkan dibentuknya pansus RSUD.
“Pansus RSUD nanti agar kami bisa mengetahui secara detail ada apa sebenarnya dengan RSUD Embung Fatimah, di mana letak kesalahan pengelolaan RSUD selama ini. Pembentukan pansus RSUD ini tujuannya untuk memperbaiki kinerja RSUD Batam terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Ini DPRD harus tahu apa yang salah dengan RSUD,” jelas Jefri. (rng)