batampos.co.id – Menanggapi pendidikan di Batam yang masih carut marut sejak dahulu hingga saat ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho menilai, kualitas pendidikan di Batam, khususnya sekolah negeri, saat ini justru cenderung menurun baik kualitas maupun prestasinya.
“Saya tak melihat adanya kemajuan dunia pendidikan di Batam, tak ada kelebihan, tetap sama itu-itu saja persoalannya sejak saya pertama menjabat sebagai anggota DPRD Batam di Komisi IV membidangi pendidikan selama dua periode ini,” ujar politisi dari PDIP ini, Selasa (1/5).
Udin justru melihat, bukan soal kualitasnya yang meningkat terkait dunia pendidikan khususnya sekolah negeri di Batam. Yang meningkat justru anggaran pendidikannya yang selalu mengacu ke aturan.
Sulitnya pendidikan sekolah negeri di Batam untuk maju, lanjutnya, disebabkan tak ada kesungguhan dari pemerintah daerah di Batam sendiri, khususnya dari Dinas Pendidikannya untuk membenahi kualitas sekolah negeri.
“Kenapa saya mengatakan kualitas pendidikan di Batam justru cenderung menurun? Bisa dilihat dari dua SMA negeri di Batam yang dulunya itu memiliki kualitas yang bisa diadu, seperti SMAN 1 dan SMAN 3 Batam, saat ini jauh menurun kualitasnya. Karena apa, banyaknya campur tangan kepada daerah atau Pemerintah Kota Batam khususnya saat memasuki PPDB,” terang Udin.
Hal itulah, lanjut Udin, yang memukul telak menurunnya kualitas pendidikan, karena adanya campur tangan kepala daerah dalam memasukkan murid atau siswa baru pada saat PPDB.
“Turunnya kualitas pendidikan di Batam ini bisa dilihat dari rendahnya lulusan dari Batam yang mampu bersaing merebut posisi masuk ke perguruan tinggi negeri favorit di negeri ini. Sementara yang dari SMP, itu bisa kita lihat, sasaran mereka hanya untuk bisa masuk dan melanjutkan ke SMA Negeri di Batam saja, tak bisa berbicara lebih jauh berasing ke yang lain,” terang legislatif dari dapil Bengkong-Batuampar ini.
Masih kata Udin, dirinya tak yakin dalam dua atau tiga tahun ke depan, kualitas pendidikan di Batam akan bisa ditingkatkan ke arah lebih baik lagi.
“Selama pemegang kekuasaan di dunia pendidikan, bukan dari orang yang super clean, tak memiliki masalah di kinerjanya maupun lainnya, memiliki prinsip murni hanya bekerja tanpa mampu dipengaruhi dan diintervensi pimpinan daerah, mustahil pendidikan di Batam akan bisa menjadi lebih baik lagi,” katanya.
Udin mencontohkan, saat ini banyak kecenderungan guru dan kepsek yang merasa ada seperti dianaktirikan, dan ada juga yang menjadi istilah anak emas di dunia pendidikan.
“Hal inilah yang merusak kualitas dan nilai pendidikan. Pendidikan di rong-rong demi kepentingan politis ataupun demi mempertahankan kelanggengan suatu jabatan pimpinan. Bahkan ada istilah di sekolah negeri, kalau tak ikut gerbong pimpinan, ya siap-siaplah dapat tugas dan jabatan pahit, dan itu terjadi,” terangnya.
Udin berharap, dunia pendidikan di Batam mengenai punishment (sanksi) kepada yang memang berbuat curang atau salah maupun reward (pemberian penghargaan) kepada tenaga pendidik yang berprestasi bisa benar-benar dijalankan secara fair dan adil tanpa dibumbui embel-embel kepentingan atau politis lainny.
“Kalau Guru memang benar-benar mendidik secara ikhlas lepas, tulus, tanpa ada unsur ditekan pihak lainnya untuk suatu kepentingan tertentu, tanpa dibebani harus mampu memberikan mahar untuk pimpinan, saya yakin, dalam satu atau dua tahun, pendidikan di Batam akan mampu bangkit, bahkan akan mampu berbicara banyak dan bersaing dengan daerah lain yang sudah lebih dulu maju pendidikannya,” ujar Udin yakin.
Namun, lanjutnya, apabila dunia pendidikan di Batam masih seperti saat ini, kental unsur kepentingannya, kental unsur dukung-mendukungnya, kental unsur like and dislike nya, maka tiga atau lima tahun ke depan, pendidikan di Batam kualitasnya akan sama, jalan di tempat, bahkan cenderung menurun. (gas)