batampos.co.id – Ketua Panitia Khusus LKPJ Bupati Karimun tahun 2017 Anwar Abu Bakar mengatakan, pihaknya telah merekomendasikan kepada Bupati Karimun agar mengoptimalkan penggunaan APBD kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosias, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi dan Pembangunan, hingga Bagian Pengelola Perbatasan.
Optimalisasi penggunaan anggaran yang belum mencapai target penting untuk dapat mencapai program yang sudah tersusun dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Beberapa OPD tersebut harus lebih maksimal kinerjanya di tahun berikutnya. Terutama dalam konteks pelayanan publik untuk lebih ditingkatkan lagi,” kata legislator DPRD Karimun dari PAN itu, Selasa (1/5).
Selain itu, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) diminta agar jangan cepat melakukan pergantian kabinet terhadap kepala dinas yang ada di OPD. Sebab banyak keluhan kepada Pansus dimana kepala dinas tidak bisa memaksimalkan kinerja karena baru mulai kerja sudah diganti.
“Bupati harus memberikan kesempatan kepada masing-masing OPD untuk menjalankan program. Jangan sebentar-bentar dilakukan reshuffle,” katanya.
Kemudian, yang paling utama harus disikapi oleh Bupati Karimun adalah mengatasi kemiskinan di Kabupaten Karimun. Sebab hingga saat ini data angka kemiskinan dari Dinas Sosial tidak ada yang akurat.
Angka kemiskinan yang didapat berasal dari laporan BPS tahun 2016. Penduduk miskin terus bertambah. Salah satu solusinya adalah membuka lapangan kerja yang berbasis padat karya.
“Nah, sekarang bagaimana terobosan dari bupati untuk menekan angka kemiskinan yang terus meningkat. Selain itu Disnaker Perindustrian Karimun juga harus memberikan pelatihan terhadap tenaga lokal,” harapnya.
Bupati Karimun Aunur Rafiq memberikan tanggapan bahwa beberapa rekomendasi tersebut bersifat normatif dalam pengelolaan keuangan dan penerimaan keuangan. Di mana, dalam penyerapan anggaran hanya berkisar 89 persen di tahun 2017 lalu.
“Kita sangat berterima kasih atas rekomendasi tersebut. Tetapi penyerapan anggaran tidak mungkin hingga 100 persen,” jelasnya.(tri)