batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun belum juga mengesahkan angka upah minimum sektoral (UMS) Kota Batam 2018. Namun secara umum Nurdin tidak ingin upah sektoral naik terlalu tinggi.
“Apa gunanya kita naikkan, tapi nantinya tak ada lagi perusahaan. Naik tinggi-tinggi, mereka (investor, red) pergi,” kata Nurdin saat menerima rombongan dari Apindo Kepri dan Kadin Provinsi Kepri di ruang kerjanya di Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (2/5).
Menurut Nurdin, saat ini semua pihak harus saling memahami kondisi perekonomian di Kepri. Termasuk dalam pembahasan upah buruh.
Dari pihak buruh, dia sangat paham jika kesejahteraan adalah kebutuhan utama para pekerja. Namun dia berharap agar mereka tidak menuntut upah terlalu tinggi yang bisa membebani pengusaha.
Di lain sisi, Nurdin juga mengaku paham bahwa pengusaha akan terbebani jika harus membayar upah terlalu tinggi di tengah ekonomi yang lesu saat ini.
“Jadi sama-sama kita jaga. Agar iklim investasi tetap kondusif,” kata dia.
Untuk itu, dalam pembahasan UMS Nurdin berharap dilakukan sesuai presedur dan aturan yang berlaku. “Biar saja dirundingkan perusahaan dan serikat (pekerja) di perusahaan itu. Sesuai Permenaker,” katanya.
Pada kesempatan itu Nurdin didampingi Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah, Asisten Ekbang Syamsul Bahrum, dan Kadisnaker Tagor N. Sementara dari Apindo hadir Ketua Apindo Kepri Cahya, Abidin Hasibuan, Hengki Suryawan. Sedangkan dari Kadin Kepri dihadiri langsung ketuanya, Achmad Makruf Maulana. Selain itu, pertemuan kemarin juga dihadiri sejumlah pengusaha di Kepri.
Ketua Apindo Kepri, Cahya mengatakan saat ini kondisi ekonomi memang sangat tidak berpihak kepada pengusaha. Menurut dia, saat ini sebagian besar pengusaha hanya bertahan agar usaha mereka tidak tutup dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja.
“Terutama dalam dua tahun terakhir. Sebenarnya kami ingin menangis, tapi sudah tak ada lagi airmata,” kata Cahya.
Menurut Cahya, upah buruh di Kepri saat ini sudah tidak kompetitif. Terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Kecuali Singapura dan Brunei Darussalam.
“Mari kita jaga iklim investasi di Kepri supaya terus membaik,” kata Cahya.
Sementara Penasihat Apindo Kepri Abidin Hasibuan mengatakan pihaknya ingin terus menciptakan lapangan kerja dan menjadi pembayar pajak yang taat. Karena itu, pihaknya menginginkan persoalan upah ini segera selesai dan jangan ditarik ke ranah politik.
“Yang paling ideal untuk membahas UMS adalah PUK dan pemilik perusahaan,” katanya. (jpg)