batampos.co.id – Kementerian Sosial (Kemensos) mendesak Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kepri, segera merampungkan proses verifikasi Basis Data Terpadu (BDT) masyarakat miskin di Provinsi Kepri. Kepala Dinas Sosial Kepri Doli Boniara mengatakan, pihaknya akan memverifikasi terhadap 80.287 keluarga miskin di Kepri.
“Pekerjaan besar kami saat ini adalah merampungkan proses verifikasi BDT di tujuh kabupaten/kota di Kepri, ” ujar Doli Boniara, Kamis (10/5) di Tanjungpinang.
Dirinya menjelaskan, pada 2015 lalu tercatat ada 80.287 kepala keluarga yang masuk dalam kategori miskin di tujuh kabupaten/kota di Kepri. Untuk kategori sangat miskin ada 30.290. Berikutnya untuk kelompok miskin sebanyak 17.400.
“Kemudian kategori hampir miskin adalah 16.816 kepala keluarga. Sedangkan yang rentan miskin sebanyak 15.781 kepala keluarga,” papar Doli.
Pria yang pernah duduk sebagai Penjabat Bupati Bintan tersebut menjelaskan, dengan program-program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan, ia meyakini jumlah tersebut sudah tereduksi.
Ditegaskannya, untuk memastikan jumlah tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk menggesa proses verifikasi. “Setelah proses cek dan ricek selesai, hasil tersebut menjadi BDT yang akan kita laporkan ke Kementerian Sosial. Kemensos memberikan apresiasi ke kita, karena melakukan jemput bola ke pusat,” paparnya.
Ditambahkannya, Kemensos lewat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2018 ini, menambah alokasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Kepri. Bahkan persentase kenaikannya tembus 200 persen.
“Alhamdulillah, dengan komunikasi, koordinasi yang kita lakukan. Kemensos memberikan respons yang positif, yakni menambah anggaran PKH di Provinsi Kepri,”jelas Doli.
Menurut Doli, dengan naiknya alokasi otomatis akan diikuti dengan bertambah nya penerima PKH di Provinsi Kepri. Pada 2017 lalu lebih kurang 21 ribu masyarakat Kepri yang mendapatkan manfaat PKH. Adapun lompatan yang terjadi pada 2018. Karena Kemensos akan memberikan bantuan bagi 61.320 penduduk di Provinsi Kepri.
Pria yang pernah duduk sebagai Kepala Biro Pemerintahan di Pemprov Kepri itu menjabarkan, indek bantuan PKH tahun 2017 lalu bagi setiap keluarga yang menerima nilai adalah Rp 1,890.000 setahun.
Anggaran tersebut dikucurkan setiap empat bulan. Pihaknya punya tanggungjawab sosial yang besar tentunya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan tentunya bersinergi dengan Pemerintah Pusat
“Tentu ini merupakan loncatan yang patut kita syukuri. Kita berharap dengan adanya peningkatkan ini, bisa mendorong kesejahteraan masyarakat di Kepri,” tutup Doli.(jpg)