batampos.co.id – Penataan Kawasan Gurindam 12 merupakan proyek strategis milik Pemprov Kepri senilai Rp 530 miliar. Namun, pembangunan infrastruktur strategis tersebut belum ada kepastian kapan dimulainya. Bahkan sampai saat ini, masih belum dilelang.
”Proyek multi years, sampai saat ini belum ada permintaan lelang,” ujar Kepala Biro Layanan Pengadaan (BLP) Pemprov Kepri, Misbardi, Kamis (17/5).
Mantan Kepala Biro Umum, Pemprov Kepri tersebut menyarankan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertahanan (PUPR) Kepri untuk segera berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Tim Pendamping Pengawasan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
”Karena sebelum dilakukan proses lelang, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kepri akan meminta petunjuk tersebut,” papar Misbardi.
Dijelaskannya, kebijakan itu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun petunjuk yang dikeluarkan BPKP bisa saja mengubah nilai anggaran kegiatan. Artinya, kemungkinan anggaran proyeknya diturunkan sangat terbuka.
”Dari beberapa kegiatan strategis Pemprov Kepri, ada yang nilai turun. Karena untuk naik tidak akan mungkin,” tegas Misbardi.
Dinas PUPR, kata Misbardi, sudah menyampaikan, bahwa rekomendasi analisa dampak lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kepri sudah ada. Tapi masih proses di Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepri.
”Proses lelang tentu membutuhkan waktu. Jangan sampai gagal terlaksana, karena belum adanya syarat dan ketentuan yang lengkap,” tegasnya lagi.
Menurut Misbardi, lewat APBD Kepri tahun 2018 ini, Pemprov Kepri sudah menetapkan ada 113 paket kegiatan strategis. Bahkan pihaknya sudah merampungkan proses lelang sebagian kegiatan-kegiatan strategis tersebut.(jpg)