Jumat, 10 April 2026

MAN Batam Bebani Uang Pembangunan Kepada Calon Siswa Baru

Berita Terkait

batampos.co.id – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Madrasyah Aliah Negeri (MAN) Batam di Seibinti, Sagulung telah ditutup. Sebanyak 288 siswa baru sesuai dengan daya tampung sekolah berakreditasi A telah terisi melalui pendaftaran online yang sudah dibuka sejak Februari lalu.

Namun demikian tidak sedikit calon siswa lain yang tidak lolos ataupun yang sudah lolos PPDB kecewa lantaran adanya informasi pungutan biaya masuk yang angkanya cukup besar yakni Rp 6 juta persiswa. Beberapa calon siswa lain yang sebelumnya sudah mendaftar melalui aplikasi online akhirnya mundur karena merasa keberatan dengan besaran biaya masuk tersebut.

“Kalau diterima harus bayar Rp 6 juta. Itupun dikasih waktu hanya tiga hari. Orangtua saya tak punya uang makanya saya mundur,” ujar Fa, seorang calon siswa yang mundur.

Ui, siswa lain yang sudah dilolos dan diterima PPDB menuturkan hal yang sama. Untuk masuk ke sekolah tersebut dia diwajibkan membayar uang sebasar Rp 6 juta tersebut. Ui sebenarnya keberatan namun dia tetap memintah orangtuanya untuk bayar sebab dia ingin melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut.

“Nggak tahu buat apa. Tapi disuruh bayar Rp 6 juta. Nanti mau dibayar sama bapak,” ujar Ui yang dijumpai di lingkungan sekolah tersebut, kemarin.

Informasi kutipan uang masuk sekolah itu juga dibenarkan siswa MAN sendiri. Kutipan uang masuk itu sudah rutin dilakukan setiap PPDB dengan besaran yang berbeda-beda.

“Saya kemarin Rp 4 juta. Kakak-kakak sebelumnya (tahun 2016) Rp 2 juta. Sekarang katanya naik lagi jadi Rp 6 juta,” tutur Gh,seorang siswa saat dijumpai di lingkungan MAN, kemarin.

Pihak sekolah saat dikonfirmasi membantah adanya informasi kutipan uang pendaftaran PPDB tersebut. Kepala Sekolah MAN Batam Hairina melalui humasnya Rio Nur Iman mengaku, tidak ada kutipan apapun untuk pendaftaran PPDB tersebut.

“Pendaftaran PPDB sistem online dan semuanya gratis. Untuk siswa prestasi sudah buka sejak Februari lalu, sementara reguler (PPDB umum) mulai bulan april. Tidak ada pungutan apapun untuk pendaftaran itu,” kata Rio.

Pelajar MAN 1 Batam di Sagulung duduk di depan sekolah, Selasa (22/5). Walau berstatus sekolah negeri, sekolah ini membebani siswa uang pembangunan.

Informasi pungutan kata Rio, bisa saja pungutan untuk biaya seragam dan pembangunan saat akan masuk sekolah nanti kepada calon siswa yang sudah lolos PPDB. Namun untuk besarannya Rio mengaku tidak mengetahui sebab itu sudah diserahkan ke pihak komite sekolah.

“Aturan memang dari kami, tapi untuk masalah biaya masuk itu yang tanda tangan komite. Jadi lebih bagus tanya komite saja,” ujar Rio.

Ketua Komite MAN Rudi saat dikonfirmasi mengakui adanya pungutan tersebut namun dia membantah itu uang pendaftaran melainkan uang seragam dan pembangunan saat masuk sekolah nanti. Kutipan uang pembangunan dan seragam tidak dibatasi dalam waktu tiga hari seperti yang dikeluhkan orangtua calon siswa.

“Itu untuk uang seragam dan pembangunan. Pembayarannya bisa dicicil kok bahkan bisa lebih dari setahun cicilnya.” Tutur Rudi.

Kenapa ada pungutan?, Rudi menjelaskan meskipun berstatus sekolah negeri, tenaga pengajar di MAN Batam didominasi oleh guru honorer yang harus digaji oleh komite. Begitu juga dengan fasilitas sekolah masih banyak yang kurang sehingga membutuhkan banyak anggaran untuk pembangunan sekolah diantaranya masjid sebagai ikon MAN Batam.

“Guru honor lebih banyak pak di sini. 30 an orang. Belum lagi pembangunan Masjid, uang seragam dan lainnya. Dari mana dananya kalau bukan dari komite. Bantuan pemerintah masih minim pak,” ujar Rudi.

Meskipun sudah melakukan pungutan tersebut, kata Rudi, anggaran untuk operasional sekolah yang ditanggung Komite masih sangat kurang. Imbasnya masih banyak gaji guru honorer dibawa UMA, pembangunan Masjid belum bisa dirampungkan dan lain sebagainya.

“Gaji guru honorer disini masih di bawa UMS pak. Padahal mereka S1 ada juga yang S2. Jadi bukanlah sebuah kesalahan dengan pungutan ini. Bantuan pemerintah minim sementara sekolah dituntut untuk bagus ya mau gimana lagi,” tutur Rudi.

Pungutan uang masuk itu juga diakui Rudi sudah disampaikan secara transparan ke pihak sekolah dan juga Menterian Agama (Kemenag) sebagai penanggung jawab sekolah tersebut.

“Tapi tidak semua siswa kami bebankan. Yang benar-benar tidak mampu namun berprestasi kita maklumi,” kata Rudi. (eja)

Update